Ada Wacana Penghapusan Pertalite, Komisi VII DPR: Jangan Sampai Kuota BBM Subsidi Dikurangi
Anggota DPR Komisi VII Fraksi Golkar Dyah Roro Esti, menanggapi wacana penghapusan Pertalite dan diganti dengan Pertamax Green 92.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Sanusi
“Program tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina, belum ada keputusan apapun dari pemerintah."
"Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut,” kata Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, seperti dikutip dari laman resmi Pertamina.
Baca juga: Anggota Komisi VII DPR RI Minta Wacana Penghapusan Pertalite Dihentikan
Dapat Restu ESDM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempersilakan Pertamina mengkaji penghapusan Pertalite untuk kemudian diganti menjadi Pertamax Green 92.
"Kalau Pertamina mau bahas, silakan. Tapi, kalau pemerintah belum (akan bahas). Jadi industri silakan dulu bahas," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji ketika ditemui di Hotel Park Hyatt Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Ia mengatakan, sejatinya akan ada atau tidaknya Pertalite pada 2024 tidaklah sederhana karena tergantung dengan masalah polusi.
"Kalau ada atau tidak itu masalahnya tidak sederhana, tergantung masalah polusi. Ini harus ada pertimbangan ekonomi dan sosial dan itu tidak bisa dari Kementerian ESDM saja, harus ada kementerian lain," ujarnya.
Kemudian, Tutuka turut menyinggung soal mandat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengharuskan oktan BBM harus di bawah 91.
Baca juga: Keunggulan BBM Pertamax Green 92, Diusulkan Jadi Pengganti Pertalite
Ia mengatakan, sebenarnya itu bukan mandat dan keharusan RON rendah tidak jadi yang utama. Namun, lebih kepada penetapan standar emisi.
"Sebetulnya bukan mandat. RON-nya rendah (ada di posisi, red) kedua," ujar Tutuka.
Ia kemudian mengatakan, antara akhir 2024 dan awal 2025, Pertamina bisa mencapai Euro 5.
"10 PPM itu bisa loh yang di Balikpapan," kata Tutuka.
"Nah sekarang itu yang dibutuhkan baru 500 PPM kan, masih di bawahnya itu, tapi akhir 2024 dan awal 2025 itu bisa Euro 5," sambungnya.
Tutuka mengatakan, hal itu bisa dibuktikan melalui Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.
"Itu tunggu selesai RDMP Balikpapan. Itu kan mendukung. Pertamina sudah in line supaya tidak polusi seperti ini sekarang," ujarnya.
