Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Mendag Zulkifli Heran India Bisa Surplus Beras Padahal Miliki 1,4 Miliar Penduduk, Ini Rahasinya

Di India pupuk bisa didapat secara gratis dan menggunakan teknologi yang memungkinkan panen bisa hingga tiga kali dalam setahun.

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Mendag Zulkifli Heran India Bisa Surplus Beras Padahal Miliki 1,4 Miliar Penduduk, Ini Rahasinya
HO
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai ikut mendampingi Presiden Joko Widodo RI (Jokowi) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (6/9/2023). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyoroti India yang mampu surplus beras, padahal memiliki penduduk sebanyak 1,4 miliar jiwa.

Saat mendampingi Presiden Joko Widodo ke India untuk gelaran G20 kemarin, pria yang akrab disapa Zulhas itu bercerita sempat berbincang dengan menteri terkait di sana.




Zulhas heran mengapa India dengan populasi yang banyak, bisa surplus beras hingga 7 juta ton.

Baca juga: Harga Beras Melambung, Pedagang: Kami Tunggu Komitmen Bulog Banjiri Pasar

Ternyata, cara India bisa menjadi demikian karena menurut perbincangannya, mereka memprioritaskan pertanian.

"Saya tanya sama menterinya, 'Kamu orang 1,4 miliar, tapi berasnya lebih'. Saya tanya rahasianya. Dia bilang, kalau pertanian prioritas pertama karena menyangkut kehidupan rakyat banyak," kataya dalam acara di Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (12/9/2023).

Ia kemudian mengatakan, di India pupuk bisa didapat secara gratis dan menggunakan teknologi yang memungkinkan panen bisa hingga tiga kali dalam setahun.

BERITA TERKAIT

"(Bentuknya) satu pil gini, taruh di air. Langsung bisa kena akar. Pupuknya itu tidak boros. Itu satu tahun ada dua kali dan tiga kali panen. Jadi, hasilnya banyak. Pupuknya gratis tidak bayar," ujar Zulhas.

Ia kemudian menyinggung bagaimana itu semua dikerjakan dengan cara koperasi seperti saat era Presiden Soeharto, bukan konglomerasi.

"Seperti zaman order baru Pak Harto (Soeharto) dulu. Jadi, pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras koperasi. Semua diatur gitu. Jadi lingkaran dari masyarakat ke masyarakat," kata Zulhas.

Ketua Umum Patai PAN itu berujar, hal ini harus menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam melakukan penataan.

"Nah ini yang mesti kita tata karena kita ini konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia. Susah kita. Ini harus diatur, diperbaiki. Tapi (dilakukan) pemerintah yang akan datang. Tidak kekejar kalau sekarang," ujar Zulhas.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas