Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut transportasi massal Kereta Cepat Jakarta-Bandung sangat aman dan nyaman.

Menurut Erick, kenyamanan tersebut dirasakan pada saat kereta melaju pada kecepatan 351 kilometer (Km) per jam pun, tidak terjadi getaran yang mengganggu.

“Menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung bersama Bapak Presiden Joko Widodo beserta rombongan. Walaupun kecepatan kereta mencapai 351 km/jam, di dalam rasanya tetap nyaman dan aman,” ujar Erick dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Rombongan Presiden Jokowi Tiba di Stasiun Hub KCJB Padalarang

Kenyamanan yang dimaksud Erick adalah antara lain menyebabkan perjalanan menggunakan KCJB begitu cepat, dan bebas kemacetan seperti yang dialami pengendara mobil.

“Berangkat pagi, sampai Bandung masih pagi. Anti-macet dan slap-slip," ujarnya.

Dalam uji coba, Presiden Joko Widodo pun mencatat secara khusus kecepatan KCJB tersebut.

“Saya datang empat kali naik kereta cepat, namun ini baru pertama kali kita coba kecepatan 350 km per jam, tidak terasa sama sekali. Ya inilah peradaban. Inilah kecepatan,” ujar Presiden kepada media di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023).

Atas pencapaian tersebut, Presiden mengharapkan, masyarakat pengguna kendaraan roda empat (mobil) agar segera beralih ke kereta cepat untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, dan sebaliknya.

Presiden juga mengajak pengguna mobil untuk beralih ke moda transportasi umum lainnya yang sudah disediakan pemerintah selain kereta cepat, yaitu kereta layang ringan (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), hingga Trans Jakarta.

“Saya harapkan masyarakat mau menggunakan kereta cepat ini, nanti (mulai) awal bulan Oktober 2023. Dan saya harapkan, perpindahan dari mobil pribadi, ke kereta cepat, ke LRT, MRT, ke Trans Jakarta,” ungkap Jokowi.

Baca juga: Beroperasinya LRT Jabodebek dan KCJB Bakal Berdampak Positif ke Pasar Properti Jakarta Timur

Tujuan utama dari perpindahan pengguna mobil ke alat transportasi massal itu, menurut Presiden, adalah agar dapat menekan tingkat kemacetan di jalan.

Pada saat yang sama, tingkat polusi juga dapat ditekan.

“Arahnya kesitu. Karena setiap tahun kita kehilangan akibat macet di Jabodetabek dan Bandung ini sekitar Rp 100 triliun,” ujar Joko Widodo.

Adapun mengenai tarif, Presiden menegaskan bahwa manajemen Kereta Cepat yang akan menentukan. Presiden juga menegaskan, tidak ada subsidi dalam penetapan tarifnya.