Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan, sebanyak 99 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berpotensi ikut perdagangan karbon.

"Jumlah ini setara dengan 86 persen dari total PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia," kata Mahendra Siregar dalam Peluncuran Bursa Karbon Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).

Mahendra bilang, puluhan PLTU itu diharapkan dapat bertransaksi melalui Bursa Karbon di tahun ini. Selain itu, sektor kelautan juga dinilai akan menyusul sektor-sektor lainnya dalam meramaikan Bursa Karbon.

Baca juga: Ketua OJK dan Menteri LHK Sepakati Kerja Sama Mantapkan Penyiapan Bursa Karbon

"Selain dari subsektor pembangkit tenaga listrik, perdagangan karbon juga akan diramaikan oleh sektor kehutanan, pertanian, limbah, migas, industri umum dan yang akan menyusul dari sektor kelautan," ucapnya.

Dikatakan Mahendra, Bursa karbon Indonesia akan menjadi salah satu bursa karbon besar dan terpenting di dunia. Hal itu tergambar dari volume maupun keragaman unit karbon yang akan diperdagangkan.

"Kontribusinya kepada pengurangan emisi karbon nasional maupun dunia. Dan hari ini kita memulai sejarah dan awal era baru itu," jelas Mahendra.

Mahendra menyatakan bahwa, OJK akan memastikan unit karbon diperdagangkan berkualitas dimulai dari emisi ketenagalistrikan dan sektor kehutanan.

"Kedepan salah satu instrumen yang juga mendukung perkembangan pasar karbon adalah melalui pajak karbon. Implementasi dari pajak karbon tetap akan dilakukan secara pruden," jelas dia.

Pada perdagangan karbon perdana hari ini sampai dengan pukul 11.00 WIB, IDXCarbon mencatatkan perdagangan karbon sebanyak 459.495 ton Unit Karbon dan terdapat sebanyak 24 kali transaksi.

Penyedia Unit Karbon pada perdagangan perdana kali ini yaitu Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang menyediakan Unit Karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.