Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan Indonesia menjadi market regional hub perdagangan karbon.

Di hadapan Presiden Joko Widodo, ia menyatakan keinginan tersebut saat peluncuran bursa karbon di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Pak Presiden, kami laporkan kita harus menjadi market regional hub agar tersedia unit karbon sesuai standar internasional dan kita akan bekerja dengan standar internasional," kata Luhut di gedung BEI, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Baca juga: Jokowi Sebut Potensi Bursa Karbon RI Bisa Capai Rp3 Ribu Triliun

"Perlu pencepatan pengaturan mutual recognition agar proses registasi dapat lebih cepat," lanjutnya.

Meski menginginkan itu, Luhut mencatat pemerintah masih memilik beberapa pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Antara lain, penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor dan pajak karbon.

"Kami ingin segera tuntaskan ini dan berangkat dari hasil ratas (rapat terbatas) yang lalu," kata Luhut.

Ada beberapa peraturan teknis yang kata Luhut masih harus dikawal agar tidak keluar dari hasil keputusan ratas yang lalu.

"Permen LHK penyelenggaraan NDC, Permen LHK perdagangan karbon luar negeri, dan PMK pajak karbon," ujarnya.

Selanjutnya, Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) juga masih menjadi hal yang terus disempurnakan agar transparansinya dapat terlakasana dengan baik.

Penyelenggaraan bursa karbon di Indonesia juga akan ada pengawasan langsung oleh OJK dengan teknologi blokchain.

Baca juga: BPP Hipmi Dukung Pemerintah Luncurkan Bursa Karbon

Lalu, bursa karbon RI secara bertahap, dimulai dari pasar dalam negeri, akan dikembangkan untuk perdagangan pasar karbon luar negeri, kemudian baru dijadikan sebagai karbon market regional hub.