Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Nasib jutaan pegawai negeri sipil Amerika Serikat (AS) tengah bersiap menghadapi penundaan gaji selama beberapa bulan kedepan.

Ancaman ini muncul setelah pemerintahan federal Amerika terancam tutup atau shutdown lantaran para anggota Kongres AS belum mencapai kesepakatan untuk meloloskan pendanaan operasional pemerintahan.

Melansir dari Al Jazeera,masalah ini sebenarnya telah muncul sejak beberapa bulan lalu, tepatnya ketika Amerika nyaris mengalami krisis likuiditas akibat gagal membayarkan utang yang membengkak ke kisaran 31,45 triliun dolar AS.

Baca juga: Anggaran Menyusut, AS Mulai Galau Pilih Bantu Penuh Ukraina Atau Gaji Pegawai

Pada saat itu Gedung Putih menunda pembayaran dan meminta para partai untuk mengusulkan anggaran belanja fiskal baru. Namun setelah empat bulan berlalu, anggota Kongres AS tak kunjung mencapai kesepakatan untuk meloloskan pendanaan operasional pemerintahan, karena Partai Demokrat dan Partai Republik mengalami perpecahan pendapatan.

Senat yang mayoritas anggotanya Partai Demokrat sejauh ini bertahan pada anggaran belanja sebesar 1,59 triliun dolar AS, sementara Partai Republik menolak untuk menyetujui kesepakatan itu dan mendukung pemotongan anggaran sebesar 120 miliar dolar AS

Akibat perselisihan ini Ketua DPR AS Kevin McCarthy dihadapkan dengan pilihan penutupan kantor atau tetap mengesahkan anggaran fiskal dan menentang pendapat kelompok garis keras Partai Republik.

“Bila tidak ada tindakan yang diambil ketua DPR sebelum batas waktu tengah malam pada hari Sabtu (04:00 GMT pada hari Minggu), sebagian besar pemerintahan akan terpaksa ditutup dan hanya beberapa layanan penting yang tersisa,” jelas salah satu penanggung jawab Kongres Gedung Putih.

Dampak penutupan pemerintahan federal Amerika

Sebagai informasi, shutdown terjadi ketika Kongres gagal meloloskan beberapa jenis undang-undang pendanaan yang ditandatangani oleh presiden.

Anggota parlemen seharusnya mengesahkan 12 rancangan undang-undang belanja yang berbeda untuk mendanai lembaga-lembaga di seluruh pemerintahan.

Namun ketika ada satu undang-undang pendanaan yang tak mencapai kesepakatan bersama maka lembaga-lembaga federal harus menghentikan semua pekerjaan yang tidak penting.

Hal ini tentunya akan berdampak besar bagi para PNS lantaran penutupan pemerintahan federal Amerika membuat gaji para anggota PNS mengalami penundaan pembayaran.

Tak hanya itu ancaman lain yang ditimbulkan dari penutupan pemerintah federal AS juga akan berdampak besar bagi militer negara, karena ancaman ini dapat membuat setengah dari 800.000 pegawai sipil Pentagon dirumahkan.

Selain itu pembayaran kepada kontraktor pertahanan seperti Boeing, Lockheed Martin, dan RTX mungkin akan mengalami penundaan.

Baca juga: Majelis Umum PBB: Presiden AS Joe Biden Berpidato soal Perang, Delegasi Rusia Sibuk Main HP

Sementara untuk pembayaran tunjangan pensiun bagi veteran militer tetap dibayarkan di bawah program kesehatan Medicare dan Medicaid. Namun, tunjangan gizi yang diberikan kepada 7 juta ibu melalui program Perempuan, Bayi dan Anak kemungkinan akan dipotong dalam beberapa hari.

Dampak lain dari penutupan ini juga akan membuat Kedutaan dan konsulat AS terpaksa membatasi pidato atau acara lainnya yang dapat memakan banyak anggaran.