Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Samudera Indonesia melalui anak perusahaannya, PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP), melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja teknis Objek Vital Nasional (Obvitnas) dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim).

Kerja sama ini dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di Terminal Petikemas (TPK) Palaran Samarinda.

Terminal Petikemas Palaran Samarinda merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

Baca juga: Pertamina Sustainable Energy Center di IKN Diharapkan Juga Berperan Seperti ‘Lemhannas’ Bidang EBT

Sehingga, rawan berdampak pada stabilitas ekonomi apabila terjadi gangguan keamanan.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Pengamanan Objek Vital Nasional Polda Kaltim Kombes Pol Sugeng Utomo dan Direktur Utama PSP Buyung Pramitra.

Sugeng mengatakan, di Kalimantan terdapat banyak objek vital, tetapi yang berstatus obvitnas tidak banyak.

Hal itu karena untuk mendapatkan sertifikat obvitnas tidak mudah.

Maka dari itu, Sugeng meminta PT PSP yang sudah berstatus obvitnas, mengelola tempatnya secara baik.

"Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) 63 tahun 2004 bahwa obvitnas itu di dalamnya ada hajat hidup orang banyak, menyangkut perekonomian strategis, sehingga tidak boleh terganggu," katanya di TPK Palaran Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (29/9/2023).

Terlebih, kata Sugeng, Kalimantan Timur akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Baca juga: Bandara VVIP IKN Sudah Finalisasi Gambar, Menhub: November Mulai Konstruksi

Dengan demikian, harus mulai dari sekarang membenahi keamanan di TPK Palaran Samarinda sebagai satu dari sekian pelabuhan penyangga IKN Nusantara.

Dalam kesempatan sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda, Kapten Ridha mengatakan, kerja sama ini diperlukan dalam rangka penguatan objek vital.

Ia mengatakan, kegiatan bongkar muat di PSP sangatlah padat, angkanya mencapai 250 ribu TEUs per tahun.

"Kegiatan ini menuju aktivitas ekonomi untuk beberapa wilayah di kabupaten kota yang ada di wilayah Samarinda khususnya, tentu perlu penguatan dari sisi aspek keamanan," ujar Ridha.

Ia juga menyampaikan bahwa Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi mengapresiasi adanya kerja sama ini.