Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pemerintah Perlu Antisipasi Lonjakan Pembelian Pertalite Pasca Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi

Penambahan kuota BBM bersubsidi sangat terbuka, dengan memperhatikan perkembangan situasi terbaru Pemerintah dan DPR bisa saja menetapkan kuota baru.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Pemerintah Perlu Antisipasi Lonjakan Pembelian Pertalite Pasca Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi
SURYA/PURWANTO
Petugas mengisikan BBM jenis Pertalite ke mobil konsumen di SPBU Jalan Bandung, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/9/2022). SURYA/PURWANTO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi lonjakan permintaan BBM jenis Pertalite usai kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Mulyanto memperkirakan pascakenaikan harga BBM nonsubsidi akan ada masyarakat yang beralih mengkonsumsi BBM dengan harga yang lebih murah.

Karena itu, kata Mulyanto, pemerintah harus mengantisipasi lonjakan permintaan ini, karena dikhawatirkan melampaui kuota BBM bersubsidi pada tahun 2023

"Ya saya rasa migrasi ini tetap berpotensi, apalagi revisi Perpres Pembatasan penggunaan bbm bersubsidi belum diterbitkan. Itu sebabnya kita minta Pemerintah segera mengantisipasi terjadinya migrasi ini, termasuk kemungkinan penambahan kuota BBM bersubsidi," kata Mulyanto, dalam keterangan Rabu (4/10/2023).

Mulyanto mengungkapkan, dari pertemuan terakhir Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina Patra Niaga, dilaporkan bahwa prognosis penyerapan Pertalite, sampai hari ini, masih dalam batas aman kuota BBM bersubsidi tahun 2023.

Meskipun begitu, lanjut Mulyanto, pemerintah perlu membuat rencana cadangan (contingency plan) untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM bersubsidi ini.

Berita Rekomendasi

Mulyanto menyatakan jangan sampai ketika peristiwa itu terjadi pemerintah panik dan tidak punya solusi.

"Rasanya Pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan kuota BBM bersubsidi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi," ujar Mulyanto.

Baca juga: Pertamina Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Berdampak Terhadap Inflasi? Ini Penjelasan BPS

"Dalam kondisi seperti sekarang Pemerintah harus bisa memberi solusi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM murah. Bukan malah menghapus atau mengurangi kuota. Yang ada nanti masyarakat antre di SPBU-SPBU," lanjut Mulyanto.

Mulyanto menambahkan penambahan kuota BBM bersubsidi ini sangat terbuka. Dengan memperhatikan perkembangan situasi terbaru Pemerintah dan DPR bisa saja menetapkan kuota baru.

Nantinya tinggal ditentukan berapa besaran penambahan kuota yang diperlukan sambil melihat kemampuan keuangan negara untuk menunjang perubahan tersebut.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Naik Per 1 Oktober, Pertamax Jadi Rp 14 Ribu Per Liter di Jakarta

"Namun, Kita lihat saja perkembangannya tiga bulan ke depan. Kalau dugaan saya, kelebihan kuota Pertalite ini tidak akan terlalu besar," ujar Mulyanto.

Terkait dengan kenaikan harga Pertamax, Mulyanto minta agar harga Pertamax yang baru tidak terlalu tinggi.

Bukan hanya harus di bawah “batas atas” harga yang ditetapkan Pemerintah, juga harus mempertimbangkan kemungkinan migrasi pengguna BBM dari pengguna Pertamax ke Pertalite ini.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas