PPI Dukung dan Hormati Proses Hukum Dugaan Korupsi Impor Gula
Setelah adanya dugaan korupsi impor gula, aktivitas bisnis perdagangan yang dijalankan oleh PPI tetap berjalan dengan baik.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mendukung dan menghormati proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang saat ini sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Direktur Utama PT PPI, S. Hernowo, menyampaikan, PPI mendukung dan menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejagung terkait dugaan tindak pidana korupsi impor gula periode tahun 2015-2023.
Pada Selasa, 3 Oktober 2023, penyidik dari Kejagung melakukan pencarian dokumen pendukung terkait kasus tersebut.
Baca juga: Kejagung Pastikan Tak Akan Panggil Mendag Zulkifli Hasan di Kasus Korupsi Impor Gula
“PPI akan bersikap kooperatif atas penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI,” jelas Hernowo dikutip Jumat (6/10/2023).
Saat ini, Hernowo menerangkan, aktivitas bisnis perdagangan yang dijalankan oleh PPI tetap berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Hernowo juga menegaskan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis sehari-hari.
Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menggeledah kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula, pada Selasa (3/10/2023).
Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2023 diduga menyalahi kewenangan importasi gula.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Dirdik Jampidsus Kejagung) Kuntadi mengatakan, dari serangkaian pemeriksaan pihaknya berkeyakinan telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup. Sehingga disimpulkan telah terjadi peristiwa pidana.
"Perkara yang dimaksud adalah satu perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2023," kata Kuntadi.
Ia melanjutkan perbuatan tersebut antara lain diduga dalam rangka memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional.
"Kementerian Perdagangan diduga telah melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah atau yang dimaksudkan. Untuk diolah menjadi gula kristal Putih kepada pihak-pihak yang diduga tidak berwenang," jelasnya.
Tak hanya itu, dikatakan Kuntadi Kemendag diduga juga telah berikan izin batas kuota impor melebihi aturan.
"Selain itu Kementerian Perdagangan juga diduga telah memberikan izin impor yang lebih batas kuota maksimal yang dibutuhkan oleh pemerintah," tegasnya.
