Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia terus melakukan langkah konkret dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), melalui Enhanced NDC2030 dengan peningkatan target dari sektor energi menjadi 358 Juta ton CO2e (31,89 persen) dengan kemampuan sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional.

Dalam upaya mewujudkan target tersebut, kegiatan aksi mitigasi penurunan emisi GRK di subsektor ketenagalistrikan terus didorong antara lain melalui pembangunan PLTU Clean Coal Technology, Pengoperasian Pembangkit Listrik Gas Baru, Pembangkit Energi Terbarukan yang terhubung ke jaringan (on-grid).

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ir Ida Nuryatin Finahari mengatakan, terobosan juga dilakukan Pemerintah melalui peluncuran bursa perdagangan karbon akhir September lalu.

"Kesiapan pembangkit khususnya PLTU untuk ikut serta berpartisipasi dalam bursa karbon dinilai perlu disiapkan dan lebih dimatangkan lagi,” ujarnya saat Konferensi Pers Hari Listrik Nasional ke-78 dan Enlit Asia 2023 di Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Seperti diketahui, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pencapaian transisi energi yang telah dituangkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN).

Baca juga: Ketua Komisi VI DPR RI Sebut Pertamina Punya Peran Strategis dalam Penyediaan Energi Bersih

Inovasi dan kolaborasi menjadi kunci utama pencapaian target bauran energi di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.

"Proses transisi energi membutuhkan penguatan kolaborasi dari seluruh stakeholders mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat karena tantangannya tidaklah mudah," kata Ida.

Dikatakannya, Indonesia sebagai negara kepulauan potensi pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)-nya besar tetapi lokasinya tersebar dengan tingkat pemahaman teknologi yang belum seragam sehingga dibutuhkan sosialisasi dan peningkatan literasi secara massif dan berkesinambungan agar penerimaan masyarakat pada pemanfaatan EBT terus meningkat, terutama mereka yang berada di sekitar pembangkit listrik berbasis EBT.

Besarnya potensi EBT di tanah air tentu saja perlu dioptimalisasi.

"Oleh karenanya pemerintah sebagai regulator bersinergi dengan PT PLN (Persero) sebagai operator. Sinergi yang dibangun salah satunya dengan menghadirkan pengembangan pembangkit listrik EBT di luar perincian Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2019-2038," katanya.

Baca juga: Tekan Emisi Karbon, Pengembangan Energi Bersih Berbasis Amonia Digencarkan

Dalam menghadapi transisi energi pada subsektor ketenagalistrikan, pemerintah Indonesia membuat beberapa perubahan kebijakan dan peraturan, salah satunya

Direktur Manajemen Risiko PT. PLN (Persero), Suroso Isnandar mengatakan, PLN bersama Pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dalam rangka mendukung program transisi energi.

"PLN juga tengah berupaya untuk menjadikan energi hijau menjadi sebuah layanan bagi masyarakat melalui produk listrik hijau yang berasal dari listrik energi yang terbarukan (EBT)," katanya.