Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (25/10/2023) pagi.

Pelantikan Amran sebagai Mentan dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Periode Tahun 2019-2024.

Penunjukkan Amran sebagai Mentan justru disayangkan oleh kalangan pengamat ekonomi. Salah satunya Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Baca juga: Usai Dilantik, Mentan Amran Langsung Gelar Rapat: Tak Ada Masalah yang Tidak Bisa Diselesaikan

Menurutnya, pemilihan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman sangat disayangkan lantaran selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019 terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan.

Contohnya, pada tahun 2018, impor beras tercatat 2,2 juta ton, naik dari tahun sebelumnya dari 305 ribu ton.

"Kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah. Erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan," ucap Bhima dalam pernyataan yang diperoleh, Rabu (25/10/2023).

Ia melanjutkan, bahkan saat itu Kementerian Pertanian selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium.

Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi Menteri Pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama.

Selain masalah impor beras, terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat Menteri Pertanian di era pemerintahan Jokowi yang pertama.

Baca juga: Amran Sulaiman Resmi Jadi Mentan Gantikan SYL

"Impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai 1,7 juta dolar AS. Bukan angka yang kecil. Apakah ada perubahan gaya Menteri Pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," bebernya.

Bhima kembali mengatakan, pada saat Kementerian Pertanian dipimpin Amran Sulaiman kala itu, masalah pendataan sangat buruk.

Ada ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, jadi tidak akur antar Kementerian dan BPS.

Bhima berharap, masalah integrasi data bisa selesai dengan hadirnya Badan Pangan Nasional.

"Kementerian Pertanian harus tunduk pada data yang valid, tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja program nya," pungkasnya.