Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan berbagai riset maupun fakta lapangan yang dilakukan pemerintah maupun swasta menemukan tingkat partisipasi perempuan dalam aspek kepemimpinan di industri perbankan masih minim.

Padahal partisipasi perempuan jadi salah satu aspek dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan dapat menjadi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Riset Women’s World Banking menemukan, partisipasi perempuan di peran-peran kepemimpinan di sektor perbankan relatif rendah di bandingkan laki-laki.

Baca juga: Pengamat: Perbankan Tidak Baik-baik Saja, Risiko Likuiditas dan Biaya Operasional Makin Memberatkan

Ini disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan 17 pemimpin di industri keuangan, wawancara mendalam terhadap 32 tenaga kerja laki-laki dan perempuan sektor perbankan dan fintech serta kajian pustaka dan dokumen tahunan perusahaan.

“Riset kami menemukan bahwa kendati tenaga kerja perempuan banyak berpartisipasi di sektor perbankan namun, persentasenya semakin kecil dengan semakin tingginya posisi," kata Research Lead Asia Tenggara Women’s World Banking, Agnes Salyanty saat saat dialog Publik berjudul Langkah dan Aksi Pemimpin Perempuan di Sektor Keuangan di Jakarta belum lama ini.

Di tingkat yunior, kata Agnes, persentasenya masih tinggi yakni 50,7 persen lebih besar dibandingkan laki-laki namun semakin ke atas, semakin berkurang, di posisi menengah sebesar 42 persen dan di tingkat senior 32,8 persen.

Minimnya peran perempuan juga terjadi di Dana Indonesia.

"Sebanyak 35 persen dari 900 tenaga kerja adalah perempuan, sementara dari 600 programmer hanya 10 persen yang perempuan," kata Komisioner DANA Indonesia Chrisma Albandjar.

Managing Director Asosiasi Fintech Indonesia, Aries Setiadi menemukan kesenjangan proporsi perempuan dan laki-laki dari hasil Survei Tahunan Anggota 2023.\

Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N Rosalin mengatakan, saat ini dari 543 kursi direksi di seluruh bank yang beroperasi di Indonesia hanya 19 persen yang diisi oleh perempuan.

Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Keuangan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami stagnasi di bawah tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada peringkat rendah di bawah Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam," katanya Lenny.

Disebutkan, tantangan yang dihadapi perempuan untuk menapaki jalur kepemimpinan beragam, baik karena adanya beban ganda yang dialami perempuan bekerja maupun tantangan institusional di lembaga tempat perempuan bekerja.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral Titik Anas, PhD mengatakan, dibutuhkan upaya baik dari sisi kebijakan maupun praktik industri untuk mendukung perempuan yang bekerja.

Saat ini pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

"RUU ini berdampak penting bagi bagaimana perempuan mendapatkan akses dan dukungan sebelum dan sesudah proses melahirkan. Misalnya, akses terhadap pengasuhan anak yang mudah dan terjangkau akan membantu perempuan untuk kembali ke pasar kerja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, praktisi hukum Ira Eddymurthy selaku founding partner SSEK Law Firm mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki basis hukum yang lengkap yang menjamin keseteraan akses dan kesempatan kerja bagi perempuan.

Konstitusi Indonesia juga memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender.

“Sekarang bagaimana memastikan praktisi sumber daya manusia di perbankan dan fintech bisa memahami basis hukum ini dan memastikan perempuan dapat bekerja dan mendapatkan dukungan, ujarnya.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan bahwa dukungan institusi akan mendorong kepemimpinan dan pengembangan karier perempuan.

“Secara institusional, kita membangun lingkungan kerja yang nyaman dan aman, serta menyediakan mentorship untuk perempuan. Ini tugas bersama dan bukan hanya tugas satu institusi saja,” ujarnya.

Upaya untuk mendorong kepemimpinan perempuan tidak dapat dilakukan secara reaktif.

Chrisma Albandjar menambahkan, praktik dan kebijakan perlu dirancang dari awal untuk memastikan aksi yang diambil memang berdampak nyata dan positif untuk perempuan.

“Perempuan dan laki-laki berbeda dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Tempat kerja memang harus by design merancang langkah yang tepat untuk memastikan partisipasi dan kepemimpinan perempuan," katanya.

"Menyadari hal ini, perusahaan memang perlu secara sadar membuat strategi untuk mendorong perempuan mengisi peran-peran yang selama ini diidentikkab sebagai sektor laki-laki,” ujarnya.