Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan saat groundbreaking nanti, proyek-proyek pertama yang dibangun di IKN Nusantara lebih variatif.

Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, Jokowi ingin groundbreaking lebih bervariasi, bukan hanya hotel saja.

"Pak Presiden itu menginginkan lebih variasi, tidak hanya hotel dan apart. Memang masih ada hotel, ada hotel bintang empat kalau tidak salah," kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, dikutip Rabu (15/11/2023).

Atas permintaan itu, ia mengatakan groundbreaking mendatang nantinya tak hanya proyek hotel saja, tapi ada juga pacuan kuda indah. Selain itu, ada juga kawasan konservasi orang utan.

Achmad bilang groundbreaking mendatang juga akan dilakukan oleh instansi lembaga negara seperti kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Ada equestrian area. Pacuan kuda indah. Terus ada instansi lembaga negara, OJK dan LPS. Lalu ada juga yang terkait dengan lingkungan. ada yayasan yang buat konservasi orangutan jompo," ujarnya.

Pada intinya, Jokowi meminta groundbreaking yang dilakukan itu lebih bervariasi, sehingga betul-betul ekosistem sebagai suatu kota itu lengkap.

Baca juga: 10 Proyek Bakal Groundbreaking di IKN Pada Desember 2023, Ada Hotel Hingga Pacuan Kuda

"Sehingga kalau orang ke sana enggak, 'Apaan nih cuma gedung pemerintahan doang.' Banyak area-area baru yang tentu standar pembangunan didesain dengan smart, yang green building," kata Achmad.

"Nanti bangunan-bangunan di sana juga menjadi semuanya bangunan ikonik untuk masa depan yang untuk didatangi angkatan-angkatan milenial," lanjutnya.

Baca juga: Leica Geosystems Indonesia Berpartisipasi di Pemetaan Pembangunan IKN Nusantara

Untuk tanggal groundbreaking-nya, ia mengatakan kemungkinan akan dilakukan antara pertengahan Desember 2023 atau pada Januari 2024.

"Belum tentu Desember karena Pak Presiden dan Pak Kepala Otorita IKN itu di awal mau ke COP28 di Dubai. Jadi rencana 7-8 Desember sepertinya terlalu mepet, kemungkinan pertengahan, walaupun Pak Kepala lebih prefer Januari," ujar Achmad.