Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, realisasi anggaran hingga Oktober sebesar Rp 94,50 triliun atau naik jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"Realisasi anggaran per 31 Oktober 2023, sebesar Rp94,50 T (57,4 persen dari total anggaran) lebih tinggi dari realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 52,2 persen dengan progres fisik sebesar 60 persen," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, saat Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (20/11/2023).

Basuki mengatakan bahwa pagu awal Kementerian PUPR tahun ini sebesar Rp 125,22 triliun dan mengalami penambahan sebesar Rp 39,17 triliun. Sehingga total menjadi Rp 164,39 triliun.

Baca juga: Kementerian PUPR Dorong Digitalisasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Demi Infrastruktur Berkualitas

Dari total pagu tersebut, Basuki menjelaskan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara untuk infrastruktur telah terealisasi sebesar Rp 2,08 triliun.

Kemudian, realisasi percepatan pinjaman utang luar negeri senilai Rp 11,23 triliun. Serta tambahan rupiah murni dari BA 999 sebesar Rp 25,86 triliun.

"Dengan rincian, untuk pembangunan IKN Rp 5,61 triliun, penanganan bencana alam di Palu, Sulteng, NTT, dan Cianjur Rp 1,13 triliun.

Kemudian untuk penataan ASEAN submit 2023 Rp 0,17 triliun, renovasi sarpras olahraga Rp 0,14 triliun, dukungan KIT Batang Rp 0,70 triliun," jelasnya.

Selain itu, Basuki juga menjelaskan terkait realisasi peningkatan konektivitas jalan daerah yang sudah di mulai sejak Juli. Dia menargetkan akan dapat selesai pada akhir Desember 2023.

"Insyaallah ini (pembangunan jalan) bisa kita teruskan hingga 2024 nanti. Ada juga dukungan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Rp 2,4 triliun, pengadaan tanah LMAN Rp 0,90 triliun," terangnya.