Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah mengingatkan Gubernur di seluruh provinsi untuk menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 paling lambat pada 21 November 2023.

Sedangkan Upah Minimum 2024 untuk Kabupaten/Kota harus ditetapkan oleh Gubernur paling lambat tanggal 30 November 2023.

Hal tersebut disampaikan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam Rakornis tentang 'Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2024' bersama Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (20/11/2023).

Baca juga: UMP Jatim 2024 Naik Rp125.000, Ini Perbandingan UMK Jatim 2021, 2022, 2023

"Saya kembali mengingatkan Bapak/Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota, bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum haruslah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan PP 36/2021 tentang Pengupahan. PP 51 tahun 2023 telah ditetapkan oleh Bapak Presiden RI dan selanjutnya di Undang-Undangkan pada tanggal 10 November 2023 " kata Ida Fauziyah.

Ditegaskan ida, penetapan Upah Minimum di seluruh wilayah di Indonesia, di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada di setiap Daerah.

Ia mengaku telah memberikan arahan tentang Kebijakan Pengupahan dan PP 51/tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu, di Jakarta.

"Substansi pengaturan dan isi rancangan PP 51 tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di segenap wilayah di Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur: Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pengusaha, Dinas Ketenagakerjaan, Akademis atau pakar, " ujarnya.

Ada tiga hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 tahun 2023.

Pertama, kebijakan Upah Minimum tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan Upah Minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Index tertentu yang disimbolkan dengan Alpha dalam PP 51/2023 tersebut.

Baca juga: 5 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional Selama 2 Hari, Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen

Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja diatas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan Pengupahan Berbasis Produktivitas atau Kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

"Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas Upah Minimum yang disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan, " kata dia.

Sebelumnya, para pekerja atau buruh meminta kenaikan UMP sebesar 15 persen. Di Jakarta mereka meminta UMP menjadi Rp 5,6 juta dari sebelumnya Rp 4,9 juta. Kelompok buruh juga ingin agar pemerintah menetapkan adanya kenaikan upah sektoral dengan besaran minimal 5 persen dari kenaikan UMP.

Di sisi lain pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menginginkan kenaikan UMP berkisar 3-4 persen. Karena kenaikan UMP dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang diusulkan oleh Apindo 0,1-0,3.

Pengusaha Ritel Tolak Kenaikan Upah 15 Persen

Sementara itu pengusaha ritel yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) merasa keberatan jika upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada tahun 2024 dituntut naik hingga 15 persen menjadi Rp 5,6 juta.

Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan asosiasi beserta anggota yang tergabung dalam Hippindo akan mengikuti usulan dari Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Bidang Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial dan K3, Nurjaman.

Dimana Apindo mengusulkan besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta yang diajukan oleh pengusaha adalah alfa 0,2 yang dalam persen naik 2-3% dengan besarannya sekitar Rp 5.043.000.

Baca Juga: Serikat Pekerja Tuntut Kenaikan UMP Jakarta Tahun 2024 Naik 15% Jadi Rp 5,6 Juta

“Kalau dikami, karena kami berkumpul juga di Kadin dan Apindo jadi kami akan mendukung apapun yang diminta Apindo dan Kadin. Dalam hal ini merumuskan (UMP) untuk tahun depan,” ungkap Budihardjo saat dihubungi Kontan Senin (20/11/2023).

Kemudian terkait permintaan UMP yang naik hingga 15%, Budihardjo mengatakan khusus industri ritel, perkembangan dan pendapatan belum kembali pulih 100%.

“Buat gambaran khusus sektor ritel offline, sedang tidak baik-baik saja. Kalau di Hippindo sendiri posisi kami sedang sangat sulit, dengan banyaknya barang ilegal, bersaing dengan belanja online, juga banyaknya mall sepi sedangkan kami harus tetap membayar padat karya serta padat sewa,” jelasnya.

Budihardjo menambahkan, industri ritel tidak bisa menggantungkan semua penjualannya kepada penjualan online sehingga harus ada biaya yang tetap dikeluarkan misalnya biaya sewa tempat.

“Kami kan tidak bisa jualan online, justru kami harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, padat karyanya ini, ini yang membuat kami agak kesulitan. Namun karena kami sudah sepakat dengan asosiasi, kami akan menuruti karena memang sudah kami sepakati,” tambahnya.