Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2021-2030 (RUPTL), pemerintah menargetkan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional bisa mencapai 23 persen pada 2025.

Guru besar fakultas teknik Universitas Gadjah Mada Tumiran memaparkan, untuk mencapai 23 persen target bauran EBT perlu langkah-langkah strategis. Pada 2022 saja, dari target 15 persen, baru terealisasi 12 persen.

"Ada satu faktor belum muncul, yaitu adalah off-taker energi tidak naik. Itu yang menjadi faktor utama," ujar Tumiran saat acara "Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia" di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Baca juga: Pemerintah Sebut Potensi EBT Berlimpah, Tapi Lokasinya Jauh dari Pusat Demand

Ia menambahkan, sektor kelistrikan Indonesia sejak 2012-2023 gross di bawah target elastisitas berdasarkan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi walaupun ekonomi kita tumbuh, tapi yang saya rasakan menurut persepsi saya itu berbasis konsumtif, bukan berbasis produktivitas. ini bisa dibuktikan dengan data-data growth sektor industri kita yang mengkonsumsi energi listrik," terang Tumiran.

Sebetulnya, jika konsumsi listrik bisa mencapai 2.500 kWh per kapita pada 2025, target EBT 23 persen diyakini bisa tercapai. Karena itu, menjadi tantangan bagi para calon pemimpin ke depan, untuk bagaimana off-taker energi bisa terus tumbuh.

"Kemudian industri kita tumbuh, EBT itu menjadi supporting kuat, menjadi driver ekonomi baru juga. Jadi EBT-nya juga harus tumbuh untuk menciptakan ekonomi industri berbasis potensi lokal," tutur Tumiran.

Karena itu, penting mencermati bagaimana para calon presiden memiliki strategi untuk mencapai target EBT hingga instrumen yang dipakai untuk mencapai strategi tersebut.

"Instrumen satu sumber daya manusia, instrumen dua bagaimana membangun industrinya. Ini hal-hal yang tidak bisa dihindarkan karena itu menyangkut investasi pembiayaan," kata Tumiran.