Pembiayaan Utang Pemerintah per Oktober Rp 203,6 Triliun, Sri Mulyani: Lebih Kecil dari Tahun Lalu
Surat Berharga Negara (SBN) realisasinya mencapai Rp 185,4 triliun, di mana nilai ini baru mencapai 26 persen dari pagu anggaran APBN.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyampaikan, realisasi pembiayaan utang pada Oktober 2023 mencapai Rp 203,6 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah itu dinilai lebih kecil dibandingkan tahun lalu yaitu Rp 507,3 triliun.
"Makanya kalau kita lihat, pembiayaan utang itu negative growth nya sangat dalam 59,9 persen. Turun cukup drastis. Artinya kita hanya merealisir kurang dari 30 persen yang ada dalam UU APBN," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (24/11/2023).
Baca juga: Rp 10,96 Triliun Utang UMKM Berpeluang Dihapus, Mekanismenya Sedang Disiapkan
Sri Mulyani memaparkan, untuk Surat Berharga Negara (SBN) realisasinya mencapai Rp 185,4 triliun. Nilai ini baru mencapai 26 persen dari pagu anggaran APBN.
"Ini artinya turun drastis dari tahun lalu yang mencapai Rp 503,6 triliun turunnya mencapai 2,9 persen dari sisi penerbitan surat berharga negara netto," jelasnya.
Sedangkan dari sisi pinjaman luar negeri, Sri Mulyani bilang realisasinya mencapai 18,2 triliun atau baru mencapai 109,5 persen dari target APBN.
"Dalam hal ini didalam APBN diperkirakan turun namun realisasinya mencapai Rp 18,2 triliun," ungkapnya.
Terakhir Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan utang terjaga baik dan dilakukan secara pruden serta akuntabel.
"Ini menunjukan bahwa pengelolaan utang kita masih terus terjaga dengan baik dan hati-hati. Kita juga tau higher for longer harus kita sikapi dengan pengelolaan yang lebih hati- hati," ucap dia.
"Issuance harus ditentukan secara situasi sehingga kita tidak terekspos dengan suku bunga yang melonjak sangat tinggi dan bahkan disertai volatilitas nilai tukar," sambungnya.
