Menteri Keuangan Sri Mulyani: Digitalisasi Ubah Belanja Negara dari Fotocopy Jadi Teknologi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri telah memiliki Chief Teknologi Officer (CTO) sebagai bentuk adaptasi digitalisasi.
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, digitalisasi merubah seluruh proses ekosistem yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Kehadiran teknologi tak bisa dihindari.
Sebab menurutnya, di era sejak dia menjabat sebagai Menkeu pertama kali atau pada 10 sampai 15 tahun lalu, tumpukan kertas yang dibalut map kerap berseliweran di lingkungan kerjanya. Namun kini, digitalisasi merubah kebiasaan itu.
"Kita ubah menjadi digitalisasi, tandatangannya digital jadi sekarang enggak ada atau hampir enggak yang disebut ada dokumen yang sifatnya printing," kata Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Summit di Four Seasons Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Baca juga: Dongkrak Kunjungan Wisatawan, Pegiat Pariwisata di Sumba Timur Diberikan Pelatihan Digitalisasi
Sri Mulyani bilang, perubahan itu selaras dengan belanja negara yang tadinya untuk kegiatan printing berubah lebih kepada basis teknologi.
"Yang terjadi belanja kita jadi berubah, dulu ada fotocopy printer sekarang itu engga perlu lagi. Jadi belanja di Kementerian Keuangan berubah menjadi lebih banyak kepada basisnya teknologi," jelasnya.
Sri Mulyani juga membeberkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri telah memiliki Chief Teknologi Officer (CTO) sebagai bentuk adaptasi digitalisasi tersebut.
"Ini sesuatu yang perlu pasti akan diadaptasi. Oleh karena itu di Kemenkeu ada CTO, tidak hanya karena kita investasi banyak sekali di bidang perbendaharaan negara," ungkapnya.
"Dulu waktu saya jadi Menkeu pertama kali untuk membuat saldo antara hari ini masuk berapa keluar berapa itu ga bisa yang disebut timely, pada hari ini kita sekarang tahu," sambungnya.
Terakhir, dia pun bercerita bahwa sebelum adanya digitalisasi pihaknya membutuhkan waktu yang lama untuk sekedar melihat uang pemerintah.
"Dulu kita nunggu dulu buku merah, ada bukunya yang dulu dari perbendaharaan terus dicocokkan dengan Bank Indonesia. BI melihat ke perbankan duitnya pemerintah berapa itu saya masih mengalami, sekarang semuanya sudah digital. Revenue, spending, financing ada dalam digital," ungkapnya.