Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 2.802,3 triliun atau naik Rp 165 triliun dari tahun 2023 sebesar Rp 2.637,2 triliun.

"Untuk tahun 2024 target pendapatan negara ditetapkan Rp 2802,3 triliun. Hal ini akan dicapai melalui optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global," kata Sri Mulyani dalam acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD TA 2024, Rabu (29/11/2023).

Bendahara negara RI itu mengatakan bahwa sektor perpajakan akan terus didorong melalui kinerja ekonomi dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Beberkan Alasan BLT El Nino Senilai Rp 400 Ribu Belum Cair

Menurut Sri Mulyani, pemberian insentif perpajakan juga tetap dilakukan secara terarah. Bahkan basis perpajakan akan diperluas. Sedangkan dari penerimaan negara bukan pajak akan terus dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik serta kelestarian lingkungan.

"Karena penerimaan negara bukan pajak juga berasal cukup besar dari sumber daya alam PNBP juga perlu untuk ditingkatkan dari sisi tata kelola," ungkapnya.

Sedangkan dari sisi belanja pemerintah, Sri Mulyani bilang DPR telah menyepakati bahwa Belanja Negara tahun 2024 mencapai Rp 3.325,1 triliun.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Rupiah Tidak Melemah Namun Dolar AS yang Menguat

"Ini artinya tumbuh 8,6 persen dibandingkan APBN 2023. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun," terangnya.

Sri Mulyani memaparkan bahwa anggaran belanja negara di 2024 ditunjukkan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan tranformasi ekonomi Hijau dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara.

Sedangkan belanja pemerintah juga akan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan dukungan untuk Pilkada.

Adapun transfer ke daerah yang nominalnya naik Rp 857,6 triliun ditujukan untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja atau P3K daerah terutama untuk guru dan tenaga kesehatan.

"Juga untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah mendukung Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini atau Paud dan pendidikan kesetaraan serta untuk menangani kemiskinan ekstrem serta penurunan stunting," terangnya.

Sementara berdasarkan paparan yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani, defisit produk domestik bruto (PDB) pada 2024 nanti ditargetkan sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.