Seperti diketahui, terdapat enam sektor yang menjadi prioritas implementasi ESG pada skema KPBU, mencakup sektor penyediaan air minum, transportasi, kesehatan, jaringan gas, pengelolaan sampah dan perumahan (termasuk di dalamnya proyek KPBU untuk pembangunan/pengembangan Ibu Kota Nusantara).

Brahmantio optimis penerapan ESG pada proyek infrastruktur pemerintah akan membawa dampak positif pada banyak aspek. 

Seperti misalnya dari segi keberlanjutan lingkungan, kebijakan ini akan meningkatkan investasi hijau, serta efisiensi energi dan pengurangan emisi.

"Adopsi teknologi dan praktek yang lebih ramah lingkungan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian target SDGs dan perubahan iklim," terangnya.

Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani: Digitalisasi Ubah Belanja Negara dari Fotocopy Jadi Teknologi

Dari sisi inklusivitas, implementasi ESG akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Serta, mendorong adanya tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, adanya pengendalian risiko, dan kepatuhan pada peraturan berlaku.

"Proyek infrastruktur yang memperhatikan aspek-aspek sosial dan menjunjung prinsip “no one left behind" akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan," sambungnya.

Dengan adopsi ESG, Kementerian Keuangan tidak hanya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial jangka panjang.

Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi Indoensia  di pasar global sebagai pemimpin dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.