TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meraih penghargaan Terbaik Pertama kategori Instansi Pusat dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2023 dari Badan Pusat Statistik.

Melalui program Pendataan Keluarga (PK) dan Pemutakhiran yang dilakukan setiap tahunnya dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA), BKKBN meraih skor nilai 3,63 (Sangat Baik) dari 38 instansi (kementerian dan lembaga) pusat yang dinilai. Penghargaan Anindhita Wistara Data dari BPS itu diserahkan pada kegiatan Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 BPS di hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada Senin (04/12/2023).

“Alhamdulillah, kami haturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kaper (Kepala Perwakilan BKKBN) dan jajaran serta kawan-kawan tenaga lini lapangan. Semoga Penghargaan ini jadi penyemangat untuk meningkatkan cakupan dan kualitas SIGA BKKBN. Salam sehat dan semangat,” kata Deputi bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd., saat menerima piagam penghargaan yang diserahkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPS selaku pembina data atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Terima kasih atas asistensi selama evaluasi dilakukan serta transfer knowledge terutama terkait metodologi statistik sehingga penjaminan kualitas (data) terjaga,” ujar Teguh.

Menurut Teguh, BKKBN mempunyai Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang merupakan satu sistem terintegrasi dengan memperhatikan standar data dan metadata. Dengan adanya evaluasi penyelenggaran statistik sektoral ini Teguh mengatakan akan menambah kualitas dalam penyediaan data bagi publik.

Salah satu contoh data yang disajikan oleh BKKBN adalah pendataan keluarga, di mana di dalamnya terdapat data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta keluarga berisiko stunting. Data Pendataan Keluarga tersaji mulai dari data nasional sampai level by name by address, sehingga dapat digunakan sebagai intervensi program pemerintah secara tepat guna dan sasaran.

Teguh mengatakan saat ini tantangan yang harus dihadapi bersama adalah menjadikan satu data Indonesia yang berkualitas dari level nasional sampai daerah dengan dukungan teknologi informasi.

“Kami akan terus berkomitmen dalam penyediaan data yang menjamin kualitas dan akurasi data. Semoga dengan adanya Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini akan terus mendorong dalam penjaminan penyediaan data yang berkualitas dan termanfaatan dalam menuju Satu Data indonesia di era Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Sebagian bagian akhir, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola data di tingkat pusat sampai lini lapangan sehingga data bisa dikumpulkan, disajikan dan dimanfaatkan secara berkualitas, akurat dan tepat waktu,” ujar Teguh.

Sebelumnya pada Selasa (28/11/2023), BKKBN menggelar diseminasi hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) tahun 2023. BKKBN mencatat jumlah entitas keluarga di seluruh Indonesia pada 2023 sebanyak 72.516.889 (KK/kepala keluarga).

Selama semester pertama tahun 2023 ditemukan 13.123.418 keluarga berisiko stunting. Sedangkan pada semester kedua tahun 2023, jumlah keluarga berisiko stunting ini turun 1.774.206, menjadi 11.349.212 keluarga berisiko stunting.

Pada 1 hingga 31 Juli 2023, BKKBN kembali memutakhirkan data keluarga di Indonesia untuk menghasilkan data terbaru yang digunakan sebagai dukungan program pembangunan. Dari pemutakhiran tersebut tercatat 72.516.889 keluarga terdata by name by address yang meliputi data Indikator Demografi, Keluarga Berencana (KB), Pembangunan Keluarga.

Pada 1 September 2023 hingga 31 Oktober 2023, BKKBN melaksanakan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Jumlah keluarga berisiko stunting tahun 2023 semester pertama sebanyak 13.123.4182 dan semester kedua berjumlah 11.349.212 keluarga.

Pendataan keluarga dan pemutakhirannya memuat data by name by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik sosial ekonomi. Koordinasi BKKBN dengan Kemenko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), telah dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi dari desil 1 sampai desil 10). Pemutakhiran PK-23 juga dapat memberikan informasi peta keluarga berisiko stunting.

Penyelengaraan Satu Data Keluarga di BKKBN adalah upaya menuju Satu Data Indonesia yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. (*)