Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas tengah menyiapkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Azwar Anas menerangkan, tahap pertama pemindahan akan berlangsung pada tahun 2024. Pada tahap itu jumlah ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan telah disiapkan. Kemenpan RB telah menyiapkan beberapa skenario mendetail untuk pemindahan ASN ke IKN. Termasuk kementerian lembaga apa saja yang akan lebih dulu.

Baca juga: Jamin Ketersediaan Air Bersih di IKN, Brantas Abipraya Bangun Embung KIPP dan Rampung di 2024

"Begitu juga eselon 1 mana saja yang ada di kementerian itu, termasuk eselon 2 siapa saja yang akan geser ke IKN dalam waktu jangka pendek ini," ujarnya di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Saat ini, menurut Azwar Anas, Pemerintah menunggu kesiapan rumah susun untuk ASN di IKN. Pembangunan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Direncanakan sebanyak 12 tower atau menara rusun ditarget rampung pada Juni 2024.

"Kita tinggal menunggu kesiapan berapa tower yang disiapkan di IKN. Tetapi kan' nanti bulan Juli direncahkan sudah ada yang pindah. Dan kita sudah koordinasi sedikitnya, setidaknya ada 1.250an ASN, kemudian ada juga lebih dari 1.000 dari TNI Polri untuk pindah ke IKN," kata Azwar Anas.

Azwar Anas berujar, pihaknya juga telah menerima usulan dari Polri untuk keperluan pembentukan Polres IKN. Kemenpan RB tengah melakukan kajian maupun simulasi dengan instansi terkait. Azwar Anas menambahkan, Kemenpan RB telah menyiapkan sejumlah skenario, jika memang ASN yang diperlukan lebih banyak.

Baca juga: Otorita IKN Buka Seleksi Jabatan Direktur bagi PNS dan Non PNS, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

"Mau skenario 2.000, 3.000, 6.000, sudah ada semua. Bahkan skenario 9.000 ASN juga sudah ada. Tetapi kan Presiden meminta kita untuk menghitung tunjangan biaya, begitu juga insentif-insentif lain bagi para ASN yang akan pindah. Karena Agustus kan sudah di sana," tutur Azwar Anas.

Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan sebanyak 213 menara telah tersedia di IKN untuk hunian ASN/Pertahanan dan Keamanan (HanKam) maupun non ASN (masyarakat umum).

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim memaparkan, jumlah tersebut meliputi 47 menara yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2024, serta 166 menara dengan skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proses uji kelayakan (feasibility study). Melalui skema KPBU, disediakan pula 169 rumah tapak untuk hunian.

"Saat ini semuanya sudah dalam tahap baik persiapan dan pembangunan," ujarnya, Senin (11/12/2023).

Baca juga: Sikap Politik Anies Soal Proyek IKN: Kalau Jakarta Bermasalah, Selesaikan, Bukan Malah Ditinggalkan

Anies: Kalau Jakarta Bermasalah, Selesaikan, Bukan Malah Ditinggalkan

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab tegas saat ditanya sikap politiknya menghadapi polemik pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pertanyaan tersebut dilayangkan calon presiden nomor urut 2, Ganjar Pranowo mengingat Anies pernah menjabat sebagai Gubernur yang seharusnya paling memahami situasi terkini di Jakarta.