Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan RB) Abdullah Azwar Anas sudah mengantongi 1.250 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dipindah ke Ibu Kota negara (IKN) Nusantara pada Juli 2024.

"Setidaknya ada 1.250-an ASN, kemudian ada juga lebih dari 1.000 dari TNI Polri untuk pindah ke IKN," ujar Azwar Anas di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Azwar Anas mengatakan, tengah merumuskan insentif bagi ASN yang pindah ke IKN. Tingga mendetailkan berapa jumlah dalam satu keluarga ASN yang dibawa pindah ke IKN.

Baca juga: Otorita IKN Buka Seleksi Jabatan Direktur bagi PNS dan Non PNS, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Tahap pertama pemindahan akan berlangsung pada tahun 2024. Pada tahap itu jumlah ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan telah disiapkan.

Kemenpan RB telah menyiapkan beberapa skenario mendetail untuk pemindahan ASN ke IKN. Termasuk kementerian lembaga apa saja yang akan lebih dulu.

"Begitu juga eselon 1 mana saja yang ada di kementerian itu, termasuk eselon 2 siapa saja yang akan geser ke IKN dalam waktu jangka pendek ini," katanya.

Saat ini, menurut Azwar Anas, Pemerintah menunggu kesiapan rumah susun untuk ASN di IKN. Pembangunan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direncanakan sebanyak 12 tower atau menara rusun ditarget rampung pada Juni 2024.

Pihaknya juga telah menerima usulan dari Polri untuk keperluan pembentukan Polres IKN. Kemenpan RB tengah melakukan kajian maupun simulasi dengan instansi terkait.

Azwar Anas menambahkan, Kemenpan RB telah menyiapkan sejumlah skenario, jika memang ASN yang diperlukan lebih banyak.

"Mau skenario 2.000, 3.000, 6.000, sudah ada semua. Bahkan skenario 9.000 ASN juga sudah ada. Tetapi kan Presiden meminta kita untuk menghitung tunjangan biaya, begitu juga insentif-insentif lain bagi para ASN yang akan pindah. Karena Agustus kan sudah di sana," tutur Azwar Anas.

Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan sebanyak 213 menara telah tersedia di IKN untuk hunian ASN/Pertahanan dan Keamanan (HanKam) maupun non ASN (masyarakat umum).

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim memaparkan, jumlah tersebut meliputi 47 menara yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2024, serta 166 menara dengan skema Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proses uji kelayakan (feasibility study). Melalui skema KPBU, disediakan pula 169 rumah tapak untuk hunian.

"Saat ini semuanya sudah dalam tahap baik persiapan dan pembangunan," ujarnya, Senin (11/12/2023).