World Bank juga mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan praktik terbaik dalam manajemen data yang tetap menjaga integritas dan keamanan data publik.

Kepala Unit Analisis Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Mochamad Yunnus Saputra memaparkan, transformasi digital yang pesat di Indonesia memunculkan berbagai perubahan paradigma, termasuk di dalamnya tantangan besar terkait penegakan hukum.

Karena itu diperlukan pelindungan data sebagai fondasi utama dalam upaya menghadirkan negara dalam layanan publik yang optimal.

"Kami di Bareskrim Polri menyadari bahwa dalam era digital ini, penggunaan data menjadi inti dari berbagai layanan publik," kata dia.

"Karena itu, menjaga keamanan dan integritas data merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan layanan publik yang terpercaya dan aman bagi masyarakat," lanjutnya.

Ia juga menekankan perlunya kolaborasi yang erat antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat upaya pelindungan data.

Dalam konteks ini, sinergi antar stakeholders dianggap sebagai kunci penting dalam menghadirkan lingkungan digital yang aman dan memberikan layanan publik yang berkualitas.

Sejalan dengan semangat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, Bareskrim Polri berkomitmen untuk memberikan pelindungan dan keamanan bagi masyarakat di ranah digital, dengan menghadirkan solusi dan langkah-langkah strategis dalam menangani tindak kejahatan di dunia maya.

Semangat kolaborasi, inovasi, serta jaminan pelindungan data adalah landasan utama bagi pelaksanaan transformasi digital pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama semua pihak.

Melalui diskusi dan kolaborasi intensif yang terjalin salah satunya pada webinar ini, diharapkan dapat mendorong komitmen pelaksanaan SDI untuk terus mewujudkan layanan publik yang optimal, transparan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.