Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menilai urusan perut rakyat jauh lebih penting ketimbang proyek-proyek mercusuar, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Amin menyampaikan, pemerintah tidak perlu memaksakan penggunaan APBN dengan mengobral insentif untuk pembangunan IKN, termasuk insentif pajak. Pemenuhan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, serta memprioritaskan rakyat dalam pemulihan ekonomi lebih mendesak.

"Pemerintah merilis tingkat pertumbuhan ekonomi sangat baik, namun hal itu tidak tidak dirasakan rakyat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya pupuk bagi petani, dan naiknya biaya kebutuhan lainnya terus membebani rakyat," ujar Amin dikutip Sabtu (16/12/2023).

Baca juga: Pembangunan IKN Fase 3 Dimulai Pekan Depan, Investasi Mencapai Rp10 Triliun

Ia menambahkan, Pemerintah memang menggelontorkan dana untuk program bantuan sosial, namun itu hanya menyasar pada 20 persen kelompok masyarakat terbawah.

Sementara berbagai insentif yang dikeluarkan, termasuk subsidi kendaraan listrik dinilai terlalu terfokus untuk 10 persen kelompok masyarakat teratas.

Sementara itu, kalangan kelas menengah bawah yang rentan jatuh menjadi kelompok miskin, harus bergulat melawan kenaikan berbagai kebutuhan pokok. Bank Dunia memperkirakan sebanyak 40 persen penduduk Indonesia tergolong rentan untuk bisa jatuh miskin sewaktu-waktu.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) merilis data Survei Konsumen per Oktober 2023 yang menunjukkan banyak warga Indonesia harus menggunakan tabungannya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

BI mencatat rasio tabungan terhadap pendapatan per Oktober 2023 turun jauh dibandingkan posisi sebelum pandemi Covid-19 atau Oktober 2019.

"Jika kondisi perekonomian rakyat tak juga membaik, sampai kapan mereka mampu bertahan?" terang Amin.

Amin menyampaikan, kelompok menengah ini memang bukan warga miskin, namun kondisinya rentan. Guncangan akibat melambungnya harga-harga bahan pokok yang terus menerpa sepanjang tahun 2023, mendorong mereka ke tubir jurang kemiskinan.

Fenomena meroketnya jumlah pinjaman online (pinjol) di Indonesia menunjukan tingginya tekanan hidup yang dirasakan masyarakat. Hingga Agustus 2023 saja, tercatat jumlah pinjaman online sudah mencapai Rp20,53 triliun.

"Mayoritas pinjaman nilainya Rp500 ribu – Rp 1 juta. Setiap bulan mereka berganti-ganti sumber pinjaman (aplikasi pinjol). Hal itu menunjukan praktik gali lubang tutup lubang. Ini tentu berisiko gagal bayar," tambah Amin.

Karena itulah Amin mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek-proyek mercusuar dan mengedepankan program pemulihan ekonomi, yang dampaknya nyata dirasakan rakyat. Menurut Amin, terus naiknya anggaran perlindungan sosial setiap tahun, menunjukan masyarakat rentan miskin makin besar. Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp493,5 triliun.

"Jangan sampai terjadi salah arah kebijakan pemulihan ekonomi. Harusnya program tersebut berdampak pada perbaikan kehidupan sosial ekonomi sebagian besar rakyat," imbuh Amin.