TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga 12 Desember, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat khusus untuk melindungi masyarakat telah disalurkan sebesar Rp 1.060 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran untuk melindungi masyarakat tersebut di antaranya diberikan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) bantuan uang, sembako, daging ayam, maupun bantuan ternak, alat pertanian, dan membantu akses pelayanan jaminan kesehatan.

“Total belanja pemerintah pusat berapa yang dinikmati masyarakat itu sudah sebesar Rp 1.060 triliun,” tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (15/12).

Baca juga: Ganjar Pranowo Janji Bansos Tak Diklaim Milik Presiden: Itu Dari Pemerintah

Adapun Ia memerinci, belanja tersebut di antaranya terdiri dari, Program Keluarga Harapan (PKH) yang realisasinya mencapai Rp 27,9 triliun yang diberikan kepada 9,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kemudian ada program kartu sembako realisasinya sebesar Rp 44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, bansos pangan tahap I Rp 8,2 triliun (Maret-Mei) berupa beras, telur, ayam. Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) realisasinya mencapai Rp 42,4 triliun untuk 96,7 juta peserta.

Selanjutnya, bantuan peternak realisasinya mencapai Rp 235,3 miliar untuk 24.547 ekor hewan, bantuan alat dan mesin pertanian Rp 681,2 miliar, yakni berupa 18.621 traktor dan 2.775 cultivator.

Bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik realisasinya mencapai Rp 1,5 triliun untuk 659,4 ribu Ha antara lain Kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan lainnya. Bantuan subsidi dan kompensasi BBM realisasinya Rp 99,6 triliun, dan terakhir bantuan beras, daging ayam, dan telur tahap II (September-Desember) Rp 11,2 triliun kepada 21,3 juta KPM.

Baca juga: Cara Dapatkan Bansos Beras 10 Kg Bantuan Pangan CBP 2024 Lengkap dengan Syaratnya

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan bantuan untuk pendidikan, di antaranya untuk untuk program Indonesia pintar sebesar Rp 11,1 triliun kepada 20,3 juta siswa. Lalu program KIP kuliah Rp 12,7 triliun untuk 949,2 ribu mahasiswa.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama Rp 10,6 triliun untuk 9,3 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp 5,1 triliun untuk 197 PTN, dan Program Kartu Prakerja Rp 4,3 triliun untuk 1,1 juta peserta.

Untuk diketahui, realisasi belanja pemerintah hingga 12 Desember 2023 telah mencapai Rp 1.840,4 triliun atau 81,9 persen dari pagu. Pemerintah Pusat menyalurkan sebesar 57,6% belanja ini untuk perlindungan masyarakat yang dirasakan secara langsung atau sebesar Rp 1.060 triliun.(Kontan)