Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembentukan korporatisasi usaha perikanan berkelanjutan menjadi salah satu bahasan dalam penyusunan program Rapat Kerja Nasional 2023-2027 Ikatan Sarjana Perikanan (ISPIKANI). Pasalnya unit usaha sektor perikanan nasional didominasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ketua DPP Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan ISPIKANI Rahmadi Sunoko mengatakan, melalui korporatisasi, kelembagaan koperasi usaha nelayan direvitalisasi dengan memperhatikan prinsip pengelolaan sumber daya alam perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Baca juga: Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Bebas Bersyarat Sejak Agustus 2023

Terkait hal ini, unit koperasi nelayan sepatutnya turut mendorong pemerataan distribusi hasil usaha perikanan sesuai amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Untuk mewujudkan gagasan besar ini, Rahmadi menyatakan, peran serta sarjana perikanan yang tergabung dalam ISPIKANI,diharapkan mampu mengembangkan koperasi modern dan terdigitalisasi.Nantinya,akan menjadi model dan inkubasi bisnis.

ISPIKANI juga siap memberikan fasilitasi dan pendampingan terhadap peningkatan usaha, standarisasi dan sertifikasi produk juga fasilitasi pengembangan investasi perikanan.

“Semua hal ini menjadi perhatian besar yang dituangkan dalam program kerja kepengurusan ISPIKANI,” ujar Rahmadi dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa 19 Desember 2023.

Pembentukan jejaring kerja sama diyakini akan lebih interaktif dan sinergi jika kepengurusan ISPIKANI dikembangkan hingga tingkat kabupaten dan kota.

Dia mengatakan, saat ini kurang lebih terdapat 134 perguruan tinggi negeri dan swasta yang mencetak sarjana perikanan.

Baca juga: Pembangunan Ekonomi Maritim Era Jokowi Dikritik Ganjar, Menteri Kelautan dan Perikanan Balas Begini

Keberadaan sarjana perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia ini memerlukan wadah untuk menuangkan gagasan dari disiplin ilmunya sekaligus menangkap peluang bersama-sama yang difasilitasi pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha perikanan berkelanjutan.

Sebagai tujuan Suistaiable Development Goals (SDGs), keberlanjutan adalah kunci, Menurut Rahmadi, dimensi pembangunan keberlanjutan bukan hanya pada efisiensi dan eksositem.

Namun juga bagaimana dampaknya terhadap lingkungan secara luas termasuk masalah sosial seperti kemiskinan.

Saat ini ISPIKANI telah memiliki 24 dewan pimpinan daerah.ISPIKANI merupakan organisasi sarjana perikanan yang egaliter.

Karenanya para sarjana yang tersebar di seluruh Indonesia perlu diwadahi dalam organisasi profesional, sehingga komitmen, kiprah dan perannya dapat teroganisir dengan baik.

Hal ini sebagai upaya tranformasi, rakernas 2023 yang mengambil tema Sinergi dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan ini dibuka Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Dr Agus Suherman.

Dalam sambutan tertulisnya,Menteri Sakti Wahyu Trenggono menekankan agar ISPIKANI terus bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

Potensi laut Indonesia berperan dalam penyediaan kebutuhan protein dunia yang mana perdagangan produk perikanan dunia diperkirakan mencapai 310 miliar dolar AS pada 2021. Pada tahun 2030, diperkirakan akan mencapai 730,28 miliar dolar AS.

Mengawali paparan program kerja 2023-2027, Agus kembali mengajak para sarjana perikanan untuk bekerja bersama, berkomitmen menjalankan organisasi secara konsisten dan tanggung jawab. ISPIKANI berkomitmen besar terhadap pengembangan kewirausahaan nasional yang berkelanjutan.

Agus mengingatkan, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memprediksi kebutuhan konsumsi ikan di tahun 2030 akan mencapai 40 juta ton atau mengalami pengingkatan hingga 30 persen.

”Apakah dunia mampu merespon,dengan menyediakan kebutuhan ikan yang terjangkau bagi penduduk bumi di 20 atau bahkan 50 tahun mendatang. Bagaimana dampak indutrialisasi perikanan terhadap lingkungan hidup dan kemiskinan di masa depan,” pungkasnya.