Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Waskita Kerjakan Proyek IKN Senilai Rp6,7 Triliun dari Total Rp 10,2 Triliun Nilai Kontrak

Waskita Karya kini fokus menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional di IKN Kalimantan Timur.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Waskita Kerjakan Proyek IKN Senilai Rp6,7 Triliun dari Total Rp 10,2 Triliun Nilai Kontrak
dok. Waskita Karya
Proyek Aquatic Arena yang digarap PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Kota Jayapura, Papua. 

Laporan Wartawan Tribun Network, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) saat ini sedang fokus menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional (PSN).

Salah satu proyek yang sedang berjalan adalah pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.

SVP Corporate Secretary PT Waskita Karya(Persero), Ermy Puspa Yunita menjelaskan total nilai kontrak IKN sebesar Rp10,2 triliun sementara untuk porsi Waskita sebesar Rp6,7
triliun.

Sebanyak 10 proyek diraih oleh Perseroan diantaranya, Jalan Akses Lingkar Sepaku Seksi 4, Jalan Tol IKN Segmen 5A, Gedung Sekretariat Negara, Gedung Kemenko 3, Gedung Kemenko 4, IPAL 1,2,3 dan 4 IKN, Jalan Feeder kawasan KIPP IKN, Rumah Susun ASN, Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1 dan MultiUtility Tunnel-01 (MUT).

Selain IKN, Waskita juga sedang menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional yang sedang berjalan.

Sampai dengan saat ini Perseroan mengerjakan 90 proyek on-going dengan total nilai kontrak sebesar Rp52,7 triliun.

Berita Rekomendasi

"Berdasarkan dari segmentasi proyek, total nilai kontrak tersebut bersumber dari proyek konektivitas infrastruktur sebesar 60 persen, sumber daya air sebesar 17%, gedung sebesar 13%, EPC dan anak usaha sebesar 10 persen,” kata Ermy dalam siaran pers dikutip Sabtu (23/12/2023).

Perseroan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sampai dengan bulan November 2023 sebesar Rp14,4 triliun.

Baca juga: JK Keluhkan Tagihan Rp 300 Miliar ke BUMN Karya Belum Dibayar, Begini Tanggapan Waskita Karya

Berdasarkan kepemilikan proyek perolehan NKB ini masih didominasi proyek pemerintahan sebesar 62 persen, lalu diikuti oleh proyek BUMN/BUMD sebesar 22%, pengembangan usaha sebesar 15% dan swasta sebesar 1 persen.

Berdasarkan segmentasi jenis proyek, konektivitas infrastruktur sebesar 54%, sumber daya air sebesar 15%, gedung sebesar 17%, EPC sebesar 1% dan anak usaha sebesar 14%,” ucap Ermy.

Terkait perkembangan restrukturisasi yang sedang dilakukan sejak awal tahun sampai saat ini, perseroan terus melakukan diskusi intensif terkait proses review secara komprehensif terhadap Master Restructuring Agreement (MRA) dengan seluruh kreditur perbankan.

”Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh perbankan Himbara dan sebagian perbankan swasta terkait skema restrukturisasi Waskita yang telah mencapai 95% dari nominal outstanding hutang,” tambah Ermy.

Metode restrukturisasi akan ditempuh melalui 8 stream yaitu restrukturisasi keuangan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah dan partisipasi publik melalui right issue, fasilitas kredit dengan penjaminan Pemerintah.

Skema lainnya adalah strategic partnership ruas tol, restrukturisasi anak perusahaan, transformasi bisnis, penyelesaian ruas Tol Sumatera, serta pebaikan tata kelola dan manajemen risiko.

Baca juga: Diambang Delisting, Waskita Karya Fokus Selesaikan Restrukturisasi

"Pemerintah juga terus mendukung upaya penyehatan keuangan Waskita melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan ruas dukungan konstruksi untuk penyelesaian pekerjaan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, Kayu Agung-Kapal Betung dan Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Proyek IKN, kontrak baru berasal dari Kementerian PUPR, Penyesuaian Tarif Tol dan Integrasi Ruas Tol,” kata Ermy.

Pemaparan agenda terakhir Perseroan juga fokus upaya perbaikan tata kelola dan kinerja perusahaanmelalui program transformasi bisnis. Waskita juga sudah kembali kepada core business-nya sebagai kontraktor murni.

Baca juga: Waskita Bangun Gedung Kedutaan Besar India Senilai Rp 334 Miliar

Perbaikan tata kelola perusahaan diantaranya melalui penerapan komite manajemen risiko konstruksi untuk memastikan setiap proyek yang akan diambil merupakan proyek sehat dengan risiko finansial yang rendah seperti adanya ketentuan monthly payment, uang muka dan adanya kepastian pembayaran dari owner agar proyek-proyek yang didapatkan selesai tepat waktu.

Menghadapi tahun 2024, Perseroan menargetkan NKB tercapai sampai dengan Rp20 triliun secara konsolidasi.

"Proses ini sudah berjalan on the track untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat dan prudent, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh publik dapat kami jaga dengan baik,” ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas