Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan pangan berupa beras selama hampir setahun lamanya. Pada akhir 2023, total selama tujuh bulan ia salurkan untuk masyarakat.

Bantuan ini terbagi menjadi beberapa tahap. Pertama pada April hingga Juni 2023.

Penyaluran pertama bantuan pangan tahun 2023 ini dilakukan Jokowi di di Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabeyan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (10/4/2023).

Baca juga: Update Harga Pangan Per 25 Desember: Telur, Minyak Goreng, hingga Daging Ayam Naik

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya luncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023," ujar Jokowi.

Ia mengatakan, setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan 10 kg beras setiap bulannya.

"Dan ini nanti akan segera kita salurkan ke kabupaten/kota di Solo Raya dan secara nasional semuanya yang diberi bantuan pangan sebanyak 21,3 juta keluarga," kata Jokowi.

640 Ribu Ton Bantuan Beras Disalurkan

Hasil akhir dari penyaluran bantuan beras April-Juni, terdapat 640 ribu ton bantuan beras yang disalurkan. Bulog mengungkap penyaluran baru selesai pada Juli.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari mengatakan, penyaluran menghadapi sejumlah kendala.

Satu dari sekian kendala tersebut terjadi di wilayah Papua. Pada saat itu, terjadi penembakan pesawat, sehingga pesawat yang akan mengangkut bantuan beras tak berani untuk terbang.

"Di Papua dari segi geografi maupun risiko, kita sudah salurkan, tiba-tiba ada berita penembakan pesawat. Akhirnya pesawat tidak berani naik. Pada akhirnya ketahan dulu. Hal-hal seperti itu yang membuat target kita di Juni mundur sampai ke Juli," kata Epi.

Baca juga: Cabai hingga Daging Sapi Turun Harga Jelang Natal, Simak Update Bahan Pangan Lainnya Per 24 Desember

Tak hanya di Papua, urusan pengiriman juga terkendala di Maluku karena harus menunggu perizinan kapal dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"Kemudian juga daerah-daerah Maluku yang kapalnya itu menunggu izin dulu dari ASDP. Kalau misalnya sudah diizinkan berlayar, baru bisa berlayar. Alhamdulillah pada Juli kemarin kita sudah menyelesaikan seluruh lokasi dari April, Mei, Juni, dan tinggal menyusul kita persiapan tahap berikutnya," ujar Epi.

Adapun kendala lain, diungkap Epi, disebabkan oleh pemekaran wilayah yang menyebabkan data masih terkonsentrasi di satu wilayah utama.