TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp1.427,36 triliun dipastikan akan selesai di atas 2024.

Artinya, puluhan PSN tersebut tidak rampung pada era Presiden Jokowi yang berakhir pada tahun ini.

Meski tidak menjabat sebagai presiden, Jokowi memastikan PSN yang telah dicanangkan pemerintah akan tetap berjalan hingga selesai.

"Ya diteruskan. Masa berhenti?" kata Jokowi ketika diwawancara di Gerbang Tol Limo Utama, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Baca juga: Menparekraf di Rakornas Parekraf 2023: Kolaborasi antar Stakeholder Sangat Penting untuk PSN 2024

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono menyampaikan beberapa PSN yang selesai di atas 2024 yaitu pembangunan jalan tol seperti Jalan Tol Serang - Panimbang.

"Serang Panimbang contohnya. Itu selesai tadinya memang kita targetkan 2024, namun karena ada masalah lahan dan sebagainya dan pembiayaan, kita geser ke 2025. Itu salah satunya," katanya Triono.

Ia mengatakan, pembebasan lahan menjadi permasalahan utama dari mundurnya proyek jalan tol yang termasuk dalam PSN ini, ke tahun setelah 2024.

"Utamanya masalah pembebasan lahannya, yang tadinya kita target satu dua tahun selesai, ternyata mundur. Otomatis fisiknya juga bergeser," ujar Triono.

Selain Jalan Tol Serang - Panimbang, ia juga mengatakan bahwa ada juga tol di Sumatera yang target selesainya mundur. Sayangnya, dia tidak membeberkan jalan tol apa itu.

Mengenai apakah proyek-proyek yang target rampungnya mundur ini akan dilanjutkan atau tidak, Triono berujar hal tersebut tergantung arah kebijakan ke depan.

"Kita lihat kebijakan ke depan. PSN ini kan pada dasarnya untuk diselesaikan sampai 2024. Yang pasti (proyek jalan tol yang) belum kita kerjakan, baik tanah atau fisiknya, itu di-drop (tidak menjadi PSN lagi)" katanya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN), Basuki Purwadi menegaskan tidak ada masalah pembebasan lahan jalan tol dalam proses pembayaran lahan oleh LMAN.

Basuki menilai, masalahnya mungkin terjadi ketika musyawarah di awal antara Kementerian ATR/BPN untuk kebutuhan PSN. Apalagi dalam pembebasan lahan memang melibatkan banyak pihak.

"Kalau di LMAN hanya menerima permohonan dokumen lengkap dan kalau sudah beres kita bayar untuk PSN Pemerintah," kata Basuki.