Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap banjir tahunan di wilayah pesisir Jakarta bisa merugikan Ibu Kota hingga Rp 2,1 triliun.

Awalnya, Airlangga menjelaskan, Pulau Jawa yang merupakan penyumbang 57,12 persen PDB Nasional, mempunyai tantangan berat, yaitu erosi, abrasi, banjir, dan penurunan permukaan tanah.

"Penurunan permukaan tanah di Pantura itu satu sampai 25 cm per tahun. Kenaikan permukaan laut satu sampai 15 cm yang mengakibatkan [banjir] rob," katanya dalam seminar nasional bertajuk "Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)" di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Baca juga: Cuaca Buruk di Sulsel, 3 Desa di Kabupaten Sinjai Banjir Rob, Rumah Warga Diterjang Angin Kencang

Ia lalu memaparkan studi milik JICA yang menunjukkan bahwa pertumbuhan di kawasan Pantura itu 20 persen dari GDP Indonesia.

Hal itu merupakan buah dari kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata yang terjadi di situ.

Airlangga pun mengatakan, penduduk di Pantura yang berjumlah 50 juta itu akan terdampak akibat banjir rob yang terjadi.

"[Banjir rob] tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga kehidupan masyarakat," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ada 70 kawasan industri di utara, 5 kawasan ekonomi khusus, dan 5 wilayah pusat pertumbuhan yang akan terdampak bila bahaya di Pulau Jawa ini tidak segera ditangani.

"Nah ini tentunya aset ini yang kita sering disebut sebagai North Java Corridor. Ekonomi ini akan terganggu kalau banjir rob," ujar Airlangga.

Baca juga: Cuaca Buruk di Sulsel, 3 Desa di Kabupaten Sinjai Banjir Rob, Rumah Warga Diterjang Angin Kencang

Ia kemudian mengungkapkan estimasi kerugian ekonomi akibat banjir tahunan diperkirakan untuk di Jakarta saja sebesar Rp 2,1 triliun per tahun.

"Jadi hanya di Jakarta. Sehingga tentu dalam 10 tahun bisa Rp 10 triliun kerugiannya," kata Airlangga

Menurut dia, kerugian ini akan berakibat langsung pada kehilangan kesempatan (opportunity cost).

Dia bilang, karena terdapat kebutuhan suplai air baku dan sanitasi di wilayah utara, permasalahan ini perlu diitervensi pemerintah melalui kebijakan.

Baca juga: BPBD Bangka Belitung Minta Warga Pesisir Waspada akan Fenomena Super New Moon, Berpotensi Banjir Rob

Salah satunya melalui pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Sungai, serta pembangunan sistem polder dan pompa di wilayah Utara Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Pembangunan itu juga merupakan salah satu Proyek Startegis Nasional (PSN) yang diharapkan pembangunannya dapat selesai pada akhir 2024.