Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Kementerian PUPR Pastikan Inpres Soal Air Minum Rampung pada 2024, Ini Tujuannya

Inpres diharapkan skala ekonomi meningkat, pengelolaan air minum lebih efisien, kinerja meningkat, Non Revenue Water (NRW) menurun.

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Kementerian PUPR Pastikan Inpres Soal Air Minum Rampung pada 2024, Ini Tujuannya
TRIBUNNEWS.COM/IST/HO
TRIBUNNEWS.COM, BUNAKEN - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, melakukan kunjungan kerja ke penataan kawasan Bunaken yang telah selesai dikerjakan Nindya Karya. (20/1/2023). Hadir mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Utama Nindya Karya Haedar A Karim serta Direktur Produksi dan HSE Firmansyah. //HO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Instruksi Presiden atau Inpres, terkait Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan akan diteken dalam waktu dekat.

Dengan demikian, Inpres tersebut dipastikan akan diterbitkan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Iya, Presiden tinggal menandatangani, kita siapkan pelaksanaannya di 2024. Bismillah," ungkap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Diana Kusumastuti saat ditemui di Artotel Mangkuluhur Jakarta, Rabu (24/1/2024).

"Saya harus mengecek temen-temen di Sekretariat Negara. Nanti kita siapkan, bulan ini, paling Februari lah insyaAllah," sambungnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah di Jawa Tengah

Diketahui sebelumnya, berdasarkan arahan Presiden, akan disusun Instruksi Presiden (Inpres) Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan.

Inpres tersebut bertujuan di antaranya untuk meningkatkan akses air minum jaringan perpipaan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, hingga memastikan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Berita Rekomendasi

Program Inpres ini diharapkan skala ekonomi meningkat, pengelolaan air minum lebih efisien, kinerja meningkat, Non Revenue Water (NRW) menurun.

Serta yang penting adalah pemakaian air tanah menurun, dan pencemaran air menurun.

Diana melanjutkan, untuk besaran alokasi dana dari intervensi pemerinrah pusat untuk pembangunan jaringan air bersih, hingga kini belum bisa dipastikan detail angkanya.

Namun untuk usulan awal, diperkirakan sebesar Rp16 triliun.

Adapun, angka itu merupakan kebutuhan dari sederet proyek yang harus digarap.

"Memang kebutuhannya segitu, tapi nanti kita bertahap lah. Karena kan kesiapan dari daerah dan sebagainya," pungkasnya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas