Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pengusaha Ragukan Penggunaan Dana Kepariwisataan Rp2 Triliun Bakal Berjalan Maksimal

Jika dananya diambil dari BPDLH, pariwisata yang jadi perhatian hanyalah yang berkaitan dengan lingkungan.

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Pengusaha Ragukan Penggunaan Dana Kepariwisataan Rp2 Triliun Bakal Berjalan Maksimal
Istimewa
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani. Dana kepariwisataan RI senilai Rp 2 triliun tengah digodok pemerintah. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) meragukan penggunaan tourism fund atau dana kepariwisataan RI senilai Rp 2 triliun yang tengah digodok pemerintah bisa berjalan maksimal.

Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani pun membeberkan sejumlah alasan mengapa ia ragu dana kepariwisataan ini bisa berjalan maksimal.

Ia mengatakan, menurut informasi yang ia dapat dari rekannya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dananya akan berasal dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Baca juga: Pengusaha Pariwisata Keluhkan Terbatasnya Anggaran Promosi Pemerintah

Menurut dia, jika dananya diambil dari BPDLH, pariwisata yang jadi perhatian hanyalah yang berkaitan dengan lingkungan.

Berikutnya, dana kepariwisataan ini dinilai akan terbatas penggunaannya karena dananya juga diambil dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau diambil (dari) BUMN kan pasti ini masih ngurusin urusan dia sendiri. Misalnya kayak Mandalika kan tekornya banyak tuh kan masih nutupin (utangnya, red)," ujar Hariyadi ketika ditemui di Hotel The Langham Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Berita Rekomendasi

Jadi, menurut dia, penggunaan dana kepariwisataan ini tak akan maksimal. Terlebih, periode pemerintah yang sekarang juga sudah mau selesai.

"Enggak cukup (maksimal) dan pemerintah juga beberapa bulan lagi (selesai periodenya). Apa betul bisa maksimal?" ujar Hariyadi.

Kalaupun dana kepariwisataan ini akan dieksekusi, kata dia, pemerintah hanya akan mengunakannya untuk event yang sudah ada.

"Saya sih enggak yakin gitu bisa dieksekusi. Sekarang kalaupun bisa diambil, (penggunaannya) lebih kepada menyelamatkan event yang sudah ada," tutur Hariyadi.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan, pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana kepariwisataan atau Indonesia Tourism Fund yang ditargetkan senilai Rp 2 triliun pada 2024.

Sandiaga mengatakan, nantinya dana tersebut akan disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah diberikan arahan Presiden, kita sedang menyiapkan Perpresnya untuk dana kepariwisataan atau Indonesia Tourism Fund," kata Sandiaga usai menghadiri acara Forum Sekretaris Kementerian TNI, Polri di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Minggu (10/12/2023).

Menurut Sandiaga, melalui Indonesia Tourism Fund ini target kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) pada 2024 sebesar 14 juta kunjungan akan tercapai berkat adanya event-event berkelas tersebut.

"Sehingga kita bisa mencapai target ini walaupun dengan anggaran yang terbatas. Karena kita juga ada pergelaran Pemilu tahun depan, tapi jangan sampai pola dari momentum kebangkitan ini tetap kita bisa capai, kita bisa realisasikan," ungkapnya.

Adapun penciptaan tourism fund atau dana kepariwisataan ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo.

Indonesia tourism fund ialah sebuah dana yang difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan event promosi pariwisata dan juga nation branding atau peningkatan image Indonesia di mata dunia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas