Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa menteri  Kabinet Indonesia Maju dikabarkan mundur dari pembantu Presiden Jokowi.

Kabar ini kian santer pasca Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).

Salah satu nama yang juga santer dikaitkan mundur dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo ini adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut angkat suara terkait adanya fenomena tersebut, dan mengungkapkan dampaknya terhadap iklim serta stabilitas dunia usaha di Tanah Air.

Baca juga: Hasto Ungkap Isi Pertemuan Megawati dan Sri Mulyani, Bahas Situasi Bangsa Hingga Penggunaan Bansos

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan, mundurnya Menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo pada dasarnya tak mempengaruhi stabilitas dunia usaha dan perekonomian nasional.

Khususnya Menteri- Menteri yang tak berkaitan dengan bidang ekonomi, seperti Mahfud MD yang telah undur diri pada pekan lalu.

"Isu mundurnya menteri jika itu terjadi, tidak otomatis akan berpengaruh besar pada dunia usaha," ucap Shinta kepada Tribunnews, Minggu (4/2/2024).

"Perlu dilihat dulu, Menteri apa yang mundur, apakah lembaga yang dipimpin berhubungan dengan kebijakan yang ada kaitan dengan perekonomian makro dan investasi atau tidak," sambungnya.

Namun, dampak negatif dapat dirasakan apabila yang mengundurkan diri adalah Menteri yang berkaitan erat dengan bidang ekonomi.

Salah satu contohnya, isu mundurnya Sri Mulyani jika benar-benar terjadi.

Menurut Shinta, mundurnya Menteri Keuangan akan memberikan probabilitas dampak sentimen negatif pada market, pelaku pasar, terutama investor asing.

"Karena sosok beliau memiliki kredibilitas tersendiri di kancah global. Jika Menteri-Menteri kemudian mundur meninggalkan kabinet, ini bisa saja menjadi efek bola salju terhadap kepercayaan investor hingga kreditor," papar Shinta.

Ia melanjutkan, kalau pun terjadi, dampak negatif ini akan menjadi konsekuensi jangka pendek saja.

Shinta menaruh harapan agar Pemerintah melakukan implementasi kebijakan, melalui Lembaga-Kementerian untuk bisa menjaga iklim usaha dan investasi agar tetap kondusif dalam jangka panjang.

"Jadi tentu saja saja kebijakan institusi dan komitmen pelaksanaan yang sangat fundamental, bukan semata tentang sosok yang mengepalai kementerian," pungkasnya.