Bapanas Gelontorkan Beras Premium

Di sisi lain, Bapanas akan menggelontorkan beras medium Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) sebanyak 100 ribu ton ke pasar ritel modern.

Kepada Bapanas/NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, pasokan beras SPHP ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kita akan gelontorkan di atas 100 ribu ton, atau bisa lebih jika diperlukan. Sesuai kebutuhan," jelas Arief kepada Tribunnews, Minggu (11/2/2024).

Berdasarkan data yang diterima Tribunnews, pasokan beras SPHP itu mulai disalurkan pada Rabu (7/2) di Sukoharjo Jawa Tengah, kemudian Kamis (8/2) di Pati Jawa Tengah dan pasokan di hari ini yaitu di Pekalongan Jawa Tengah kemudian Gorontalo.

Untuk informasi, harga beras premium saat ini naik dan stoknya mulai langka di pasar ritel modern. Untuk menyiasatinya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Mandey meminta relaksasi HET beras agar mampu menekan harga beras premium yang tengah naik dan stok yang mulai langka di pasar ritel modern.

Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menolak permintaan pengusaha ritel merelaksasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok untuk sementara waktu, salah satunya beras.

Arief menyebut bahwa merelaksasi HET bukanlah solusi untuk berbagai masalah tersebut. Hal yang harus dibenahi adalah produksinya.

"HET bukan solusinya. Solusinya ada di produksi," kata Arief kepada Tribunnews, Sabtu (10/2/2024).

Ia mengatakan, saat ini ada beberapa hal yang sedang dijalankan pemerintah guna mengatasi kesediaan beras yang mulai langka.

Pertama, mempercepat proses bongkar muat kapal beras impor di beberapa pelabuhan. Kemudian, menyuplai 200 ribu ton beras komersial dari Bulog ke ritel, termasuk 50 ribu ton ke Food Station/PIBC atas permintaan Gubernur DKI Jakarta dengan BUMD pangannya.

Lalu, menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara terus menerus ke pasar tradisional dan retail modern.

"Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional terus dikerjakan dan bantuan pangan beras yang akan dimulai kembali 15 Februari 2024," ujar Arief.

"Jadi kenapa kita jalankan GPM, SPHP dan bantuan pangan? Karena Pemerintah hadir untuk masyarakat yang sedang memerlukan dan tidak ada agenda politisasi Pemilu," lanjutnya.