Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menilai bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan beras tak mampu menekan harga beras yang mahal di pasaran.

Namun, menurut Bayu, bantuan pangan ini telah berhasil memberi manfaat bagi masyarakat. Setidaknya ada dua manfaat yang diperoleh dari program pemerintah satu ini.

"Bantuan pangan yang kita salurkan dari tahun lalu ternyata tidak berhasil menekan harga, tetapi ada dua manfaat yang diperoleh," katanya kepada wartawan di kantor Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).

Baca juga: Soal Beli Beras Dibatasi, Bos Bulog Sebut 10 Kg Pas untuk Sebulan: Emang Habis Dalam Dua Pekan?

Pertama, 22 juta keluarga peneriman manfaat disebut tak lagi resah karena setiap bulannya bisa mendapat beras sebanyak 10 kilogram.

"Paling tidak selama tiga bulan atau mungkin enam bulan itu aman (stok beras bagi keluarga penerima manfaat tersebut)," ujar Bayu.

Kedua, kata Bayu, bantuan pangan ini mampu membuat harga beras tak lagi bergejolak. Meski masih tinggi, ia menilai harganya tak fluktuatif.

"Dua manfaat itu sudah terbukti secara empiris," tutur Mantan Wakil Menteri Perdagangan era Presiden SBY itu.

Menurut Bayu, hal yang bisa menekan harga beras di pasaran adalah pasokan dan produksinya.

Adapun bantuan pangan beras per Kamis, 8 Februari 2024, telah dihentikan untuk sementara waktu setelah mengundang kritik banyak pihak terkait dugaan penyalahgunaan bantuan untuk pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penghentian sementara ini demi menjaga agar Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 berlangsung kondusif.

"Komitmen kita bersama untuk memastikan Pemilu berlangsung secara tenang, baik, dan lancar," kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (9/2/2024).

Baca juga: Stok Beras Langka dan Mahal, Bulog Lobi Thailand untuk Impor Pakai Skema G to G

Pihaknya akan kembali mengguyur bantuan pangan beras sehari setelah Pemilu, pada 15 Februari 2024.

"Saya atas nama pemerintah, tentunya Badan Pangan Nasional, memohon maaf kepada saudara-saudara penerima bantuan pangan beras, ini kita hold sementara dulu, dari 8 Februari sampai dengan 14 Februari. Nanti di 15 Februari, bisa kita mulai lagi bantuan pangan beras ini,” kata Arief.

Dia bilang, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan, jika masa tenang Pemilu seperti ini sebaiknya diberhentikan sementara terlebih dulu.

Arief menampik anggapan sebagian pihak yang menuding bahwa bantuan pangan ini politis. Menurut dia, program bantuan pangan beras ini telah disiapkan dan dikerjakan sejak cukup lama.

"Jadi bukan Januari Februari kemudian jelang Pemilu, tidak begitu. Dari sebelum sebelumnya memang sudah dikerjakan," kata Arief.

Ia mengatakan, tidak ada politisasi dalam bantuan pangan beras pemerintah ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat.

"Sehingga, nanti pada waktunya mencoblos memang tidak terkait antara bantuan pangan dengan Pemilu," tegas Arief.

Sebagai informasi, harga rata-rata beras secara nasional hari ini menurut data panel harga Badan Pangan Nasional, mengalami kenaikan.

Harga beras premium naik 0,32 persen atau sebesar Rp 50, menjadi Rp15.800 per kilogram. Sementara itu, harga beras medium naik 0,43 persen atau sebesar Rp 60, menjadi Rp 13.890 per kilogram.