TRIBUNNEWS.COM, - Harga beras hingga saat ini masih mahal dan terjadi kelangkaan, hingga membuat pedagang pasar hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi takut terhadap dampaknya.

Tercatat, di Merauke harga beras tembus Rp20.000 per kilogram (kg) untuk beras premium jenis Thailand, dan terendah Rp16.500 per kg.

Kepala Perum Bulog Merauke, Firman Mando menjelaskan, dinamika harga beras tidak terjadi di Merauke saja, namun telah menjadi isu nasional.

"Bukan hanya di Merauke, tapi ada ratusan kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras baik medium maupun premium," ungkap Firman dikutip dari TribunPapua, Jumat (23/2/2024).

Baca juga: Warga Karangsari Ngamuk Tak Dapat Bansos Beras: Saya Orang Miskin, Tetangga Rumah Bagus Tapi Dapat

Faktor yang menyebabkan itu, lanjut Firman, tingginya permintaan namun tidak sepadan dengan jumlah yang diproduksi.

"Akibat el nino kemarin yang berkepanjangan dan gagal panen sehingga stok dalam negeri berkurang, sementara permintaan terus naik dan meningkat, itu memicu kenaikan harga beras," jelasnya.

Untuk mengimbangi kenaikan harga beras, pihaknya melakukan operasi pasar dengan harga Rp 12.000 per kg.

Namun, operasi pasar yang dilakukan Bulog tidak mampu menekan kenaikan harga beras di pasar.

Kabulog Merauke mengakui, beras yang kini beredar di Merauke, sebagian besar didatangkan oleh pedagang dari luar Merauke. 

"Sebagian beras yang beredar itu sudah didatangkan oleh teman-teman pedagang dari luar Papua, baik Jawa maupun Makassar dengan harga beli disana antar Rp15.000-Rp16.000 perkilonya, sehingga saat sampai di sini, tentunya sudah naik dengan harga antara Rp17.000, bahkan sampai Rp20.000 karena harus menghitung biaya transpor dan nilai keuntungan," pungkasnya.

Ketakutan Pedagang Pasar dan Sri Mulyani

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyampaikan pedagang kesulitan mendapatkan beras premium karena memang stok yang dimiliki penggilingan juga terbatas.

Menurut Reynaldi, hal tersebut harus diwaspadai oleh semua pihak agar stok-stok yang di miliki khususnya beras premium agar segera dikeluarkan, termasuk pabrik-pabrik lokal, karena semakin tertahan beras premium, semakin naik harganya dan kondisinya akan semakin buruk.

"Ada beberapa penyebab terjadinya lonjakan harga beras ini termasuk molornya musim tanam dan musim panen otomatis, kemudian tahun lalu produksi nya terbatas sehingga konsumsi tinggi yang terjadi ialah ketidakseimbangan antara supply and demand," ujar Reynaldi.

Kenaikan harga beras tahun ini mencapai 20 persen lebih dibandingkan tahun lalu, dari Rp14.000 ke Rp18.000 per kilogram

Karena itu, IKAPPI mendorong kepada pemerintah untuk menggenjot produksi, subsidi di gelontorkan, subsidi pupuk juga di perbesar anggarannya dan skalanya di perluas sehingga produksinya lebih besar.

"Untuk saat ini menjelang ramadhan penyelesaian persoalan beras solusinya ialah menggelontorkan stok yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan lokal, penggilingan untuk di drop di pasar tradisional, termasuk mendorong satgas pangan mabes polri agar memantau stok yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut diatas agar tidak tertahan dan segera dikeluarkan," tutur Reynaldi.

Reynaldi menerangkan agar Bulog untuk memastikan pendistribusian beras medium ke pasar tradisional dan retail. Jika Bulog lebih fokus kepada bantuan pangan secara kemasannya dan tidak mengindahkan permintaan presiden untuk mengguyur di pasar tradisional dan retail maka lebih celaka lagi kondisi yang akan kita hadapi ke depan.

"Dan itu solusi yang kami tawarkan oleh IKAPPI kepada pemerintah dan semua pihak," ucap Reynaldi.

Sedangkan, Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani mengaku mewaspadai kenaikan harga beras yang sudah mencapai 7,7 persen sejak awal tahun, bakal berdampak pada inflasi di Indonesia.

Meskipun dalam catatannya, inflasi Indonesia saat ini lebih rendah dibandingkan negara-negara maju lain.

"Kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan yang mencapai 7,7 persen year to date, hingga tanggal 21 Februari telah mencapai rata-rata harga di Rp 15.175," kata Sri Mulyani.

"Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volitile food di dalam headline inflasi kita," tuturnya.

Bendahara negara juga merinci, beberapa komoditas pangan lainnya yang mengalami kenaikan mulai dari cabai merah 17 persen persen.

Kemudian telur ayam naik 3,9 persen, daging ayam naik 2,2 persen hingga bawang putih naik 1,9 persen.

Sri Mulyani menyebut bahwa stabilisasi komoditas pangan ini perlu dijaga apalagi Indonesia akan memasuki bulan Ramadan beberapa bulan kedepan.

"Tentu ini menjadi tantangan menjelang Idul Fitri atau juga puasa Ramadan, maka volitile food harus bisa segera distabilkan agar headline inflation kita masih bisa terjaga rendah pada saat inflasi dunia dan negara maju juga mulai mengalami penurunan," bebernya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi core inflation Indonesia masih tergolong rendah di 1,68 persen, sementara administered price inflasinya tercatat 1,74 persen. Sedangkan inflasi volatile food mencapai 7,2 persen.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tentu akan terus kita jaga hingga sampai dengan Februari ini pun masih terlihat bahwa berbagai indikator menunjukkan adanya indikasi pertumbuhan yang masih bisa terjaga," ungkapnya.

Bansos Bukan Penyebab Kelangkaan Beras

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penyaluran bantuan beras tidak akan menyebabkan ketersediaan beras di masyarakat menjadi semakin sulit.

Justru, kata dia, bantuan ini bisa mengurangi permintaan terhadap beras karena 22 juta masyarakat mendapatkan beras secara gratis.

Pada saat yang sama pemerintah pun masih terus menggelontorkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke pasaran melalui program intervensi lainnya.

“Jadi tidak benar bahwa penyaluran bantuan pangan ini malah akan sebabkan keterbatasan beras di pasar," kata Arief.

Baca juga: 2 Ton Beras Murah di Cilegon Ludes Dalam Waktu 20 Menit

"Pemerintah komitmen menggencarkan melalui berbagai program demi ketersediaan stok pangan strategis di masyarakat. Kita sama-sama nantikan produksi beras nasional yang terus diakselerasi oleh teman-teman di Kementerian Pertanian,” lanjutnya.

Arief menilai, program bantuan pangan beras inim memang harus dilaksanakan oleh negara kepada 22 juta KPM tiap bulannya.

"Dengan ini, sedikit banyak dapat menahan demand masyarakat terhadap konsumsi beras," kata Arief.

Ia mengatakan, 22 juta KPM itu kalau secara individu angkanya mencapai sekitar 89 juta. Artinya, hampir sepertiga rakyat Indonesia yang diberikan beras gratis oleh pemerintah.