Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut, alokasi bantuan pangan beras terhadap 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukan berasal dari stok beras dalam negeri, melainkan pengadaan impor yang dilakukan pemerintah melalui Perum Bulog.

"Kalau sekarang lagi melanjutkan bantuan pangan lagi, jangan dibilang itu yang ngabisin beras di nasional, enggak, itu posnya sendiri-sendiri," kata Arief kepada wartawan di Hotel Margo Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Kepala Bapanas Optimistis Harga Beras Bakal Turun Sejalan dengan Penurunan Harga Gabah

Menurut Arief, Bulog sendiri belum bisa memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri lantaran penyerapan hasil panen lokal masih minim.

"Itu langsung dari gudang-gudang bulog tidak menyerap yang ada di panen lokal. Karena panen lokal kemarin angkanya di bawah 1 juta ton kebutuhan 1 bulan 2,5-2,6 juta ton," jelasnya.

Di sisi lain Arief menyatakan, penyaluran bantuan pangan beras pangan ini bukan merupakan politisasi. Apalagi penyalurannya berbarengan dengan tahun politik yaitu pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Desil terbawah itu diberikan bantuan pangan. Sekali lagi tidak ada kaitannya sama politik," ungkapnya.

"Ini kan teman-teman media kemarin bilang, ini politisasi bantuan pangan. Enggak, tanggal 8 sampai 14 kita stop. Kemudian dimulai lagi tanggal 15," imbuhnya menegaskan.

Baca juga: Tom Lembong: Kebijakan Bansos Besar-besaran Penyebab Harga Beras Melambung, Bulog Kehabisan Stok

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan beras disetop sementara pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu).

Arief mengatakan, penghentian sementara ini dilakukan agar proses Pemilu berjalan dengan tenang.

“Jadi, tanggal 8 sampai 9 Februari yang merupakan hari libur nasional dan 10 Februari yang menjadi hari terakhir kampanye, lalu 11 sampai 13 Februari yang merupakan masa tenang Pemilu, bantuan pangan beras akan dihentikan sementara untuk menghormati Pemilu dan pemuktahiran data. Sekali lagi, ini karena memang tidak ada politisasi bantuan pangan,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2/2024).

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan bantuan pangan beras harus dihentikan sementara agar tidak terjadi polemik bahwa ini dipolitisasi.

Menurut Arief, bantuan pangan beras ini sangat diperlukan masyarakat dan memang sudah terencana sejak lama.

"Nanti setelah Pemilu, 15 Februari akan dimulai lagi penyalurannya bantuan pangan beras ini," ujarnya.

Berkaitan dengan itu, Bapanas telah bersurat kepada Perum Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras dari 8 hingga 14 Februari di seluruh wilayah.

Kemudian, Bulog diminta mengoptimalkan penyaluran sebelum masa tenang dan pasca pemungutan suara.

Bulog juga diminta untuk mengkoordinasikan dengan dinas urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Arief kemudian menegaskan kembali bahwa bantuan pangan beras ini sebenarnya bukan hanya dilakukan menjelang pemilu.

"Bantuan pangan ini tentunya dilakukan oleh pemerintah, jadi negara itu hadir di saat memang diperlukan. Agendanya juga tidak mengikuti agenda politik, tetapi memang sesuai dengan kebutuhan," tuturnya.