TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Co-Captain Timnas AMIN, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menilai kebijakan bantuan sosial (bansos) besar-besaran yang dijalankan Pemerintah menjelang Pemilu 2024 menjadi penyebab utama melojaknya harga beras belakangan ini.

Beras Bulog yang seharusnya menjadi stok cadangan beras nasional dikuras habis-habisan  untuk Bansos. Akibatnya Bulog kehabisan cadangan beras.

"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional. Hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," ungkap Tom Lembong dikutip Selasa (27/2/2024).

Dia menyebut indikasi kebijakan Bansos yang berdampak pada tingginya harga beras saat ini terlihat karena pemerintah telah menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton.

Dia menilai angka itu sangat signifikan sehingga membuat ketersediaan beras berkurang secara drastis.

"Kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan," jelas.

Menurutnya, langkah kebijakan bansos secara besar-besaran dan berdampak seperti saat ini menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan saat ini tidak berjalan baik.

Jika kondisi beras yang merupakan kebutuhan pokok dianggap tidak stabil, Lembong yakin peristiwa lebih parah pada aspek lainnya.

"Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja kacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang diurus oleh kementerian-kementerian lain," tutup dia.

Pemerintah sibuk urusi politik

Co-Captain Timnas capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Thomas Lembong atau Tom Lembong menilai harga beras yang naik karena pemerintahan Jokowi sibuk berpolitik.

Menurut Tom, idealnya permasalahan pangan tidak dicampuradukkan dengan permasalahan politik.

Baca juga: Bapanas Bilang Harga Gabah Sudah Mulai Turun, Sinyal Akhir dari Fluktuasi Harga Beras?

Sebab, dia melihat permasalahan pangan kini akibat para pejabat terlalu mengurus politik pada Pemilu 2024.

"Jadi, makanya sebetulnya yang paling ideal politik diserahkan kepada politisi dan birokrasi diserahkan kepada birokrasi jangan dicampuradukkan," ucap Tom.

Namun yang terjadi saat ini pemerintah sibuk urus politik sehingga keperluan masyarakat terbengkalai.

Baca juga: DPR: Mahalnya Harga Beras Akibat Kebijakan Bansos yang Ugal-ugalan

"Kalau orang yang sama disuruh ngurus politik dan keperluan masyarakat dua duanya bakal enggak beres. Tidak fokus dengan baik masing-masing politik atau keperluan masyarakat," pungkas Mantan Menteri Perdagangan ini.

Maka dari itu Tom menilai para pejabat pemerintahan saat ini sedang sibuk mencari solusi atas masalah harga pangan yang merangkak naik, satu di antaranya persoalan beras.

Akhir-akhir ini, harga beras di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan harga. Hal ini tentunya membuat masyarakat terus mengeluh.

Baca juga: Program Makan Siang dan Susu Gratis Dibahas di Rapat Kabinet, Tom Lembong: Kami Juga Punya Gagasan

Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga beras premium dan medium kompak naik ke level rekor baru pada hari Kamis (22/2/2024).

Harga beras premium naik Rp 60 ke Rp16.270 per kg hari ini, sementara beras medium naik Rp90 ke Rp14.230 per kg. Sepekan lalu, (15 Februari 2024), harga beras premium masih di Rp15.900 per kg dan beras medium di Rp13.950 per kg.

Harga tersebut sudah jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, HET beras berlaku sejak Maret 2023 adalah Rp. 10.900/kg medium, sedangkan beras premium Rp 13.900/kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Sementara, HET beras di Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan dipatok Rp 11.500/kg medium dan beras premium Rp 14.400/kg.

Sementara di zona ke-3 meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800/kg, dan untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg.

Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Sumber: Warta Kota