Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) mengaku sejauh ini belum duduk bareng pemerintah membahas program makan siang gratis.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Kowantara Mukroni kepada Tribun Network, Jumat (1/3/2024).

Dirinya belum memiliki gambaran program makan siang gratis.

Meskipun program ini telah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: Airlangga Klaim Simulasi Program Makan Siang Gratis Dibiayai Pemkab Tangerang

Pihaknya kini tengah menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) hingga kepastian anggaran untuk merealisasikan program tersebut.

“Mengenai makan gratis, bukan masalah kami dilibatkan atau tidak, kami nunggu juklaknya, dan ini juga nunggu anggaran,” ucap Mukroni.

Mukroni mengetahui bahwa anggaran untuk program makan siang gratis masih harus menunggu penetapan resmi presiden terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Kowantara, imbuh dia, enggan berspekulasi jauh terkait program makan siang gratis.

Sehingga pedagang warteg dalam posisi menantikan penetapan pemilu.

“Seperti disampaikan Bu Sri Mulyani menunggu penetapan pemilu, jadi sementara kami belum mengandai-andai dulu, apalagi berembug dengan pedagang warteg lainnya,” urainya.

Adapun program ini disebut sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut.

Ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah.

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut.

Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Di lain sisi, Presiden Jokowi membantah rapat awal pekan ini secara spesifik membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," tutur Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur.

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang)," tandasnya.

Di tengah isu pembahasan program makan siang dan susu gratis tersebut, pemerintah sampai harus memperlebar defisit APBN 2025, dari 2,29 persen di tahun ini menjadi 2,45 persen-2,8 persen.