Anggaran Makan Siang Gratis Diambil dari Dana BOS, Ekonom: Pengaruhi Gaji Guru Honorer
Anggaran makan siang gratis bisa diambil dari penghematan rapat dan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran program makan siang gratis disarankan agar tidak diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Program makan siang gratis diinisiasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, yang kini sedang unggul di real count Pilpres 2024 yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Simulasi dari program ini telah dilakukan pada 29 Februari 2024 lalu di Tangerang, yang dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca juga: Program Makan Siang Gratis Disebut Pakai Dana BOS, Langsung Banjir Kritik, Ditolak Sana-sini
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, apabila dana BOS digunakan untuk makan siang gratis, bisa berpengaruh pada gaji guru honorer.
"Anggaran makan siang gratis jangan diambil dari dana BOS karena kalau dana BOSnya diambil, dipangkas, nanti implikasinya bisa ke gaji dari guru honorer," katanya kepada Tribunnews, Minggu (3/2/2024).
Selain gaji, ia mengatakan tunjangan guru juga akan terdampak. Capaian indikator pendidikan juga bisa jadi lebih rendah.
Menurut Bhima, seharusnya dana pendidikan itu ditambah terus, bukan dipangkas untuk program makan siang gratis yang ia nilai kurang kuat relevansinya dengan pendidikan secara langsung.
Bhima kemudian mengatakan, jika anggaran dari makan siang gratis ingin diambil dari APBN, pada tahun pertama angkanya jangan terlalu besar.
Sebab, selain menjadi beban anggaran, program makan siang gratis juga rawan dikorupsi.
"Jadi kalau mau start makan siang gratis itu, anggarannya misalnya maksimum Rp 5 triliun di tahun pertama," kata Bhima.
Ia mengatakan, anggaran makan siang gratis bisa diambil dari penghematan rapat dan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Lalu, bisa diambil dari efisiensi kementerian lembaga atau perubahan nomenklatur.
Ia mencontohkan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kelak jika Prabowo terpilih jadi presiden, ada kemungkinan bisa dibubarkan.