Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menimbang-nimbang untuk menyiapkan dana siaga, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan dalam negeri melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam acara Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan jelang Puasa dan Idul Fitri 2024, di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Baca juga: Pemerintah Tambah Kuota Impor Beras 1,6 Juta Ton di Awal Tahun, Bapanas: Pak Presiden Maunya Cepat

Menurut Isa, nantinya melalui dana siaga tersebut Badan Pangan Nasional (Bapanas) bisa langsung melakukan intervensi untuk ketersediaan pasokan maupun harga.

"Untuk menyiapkan ketahanan ini kami dengan Bapanas sedang mempertimbangkan untuk membangun model dana siaga," kata Isa.

"Sehingga Bapanas sudah langsung memiliki di dalam anggarannya untuk melakukan intervensi-intervensi, baik ketersediaan pasokan maupun harga ini dengan mendukung Bulog dan ID food," imbuhnya.

Isa mengatakan Perum Bulog maupun ID Food juga tetap mendapatkan dukungan pembiayaan, terutama dari bank-bank himbara termasuk pemberian subsidi bunga untuk pinjaman yang diambil.

Selain itu, memberikan jaminan apabila memang diperlukan untuk jaminan pinjaman dari kedua badan usaha milik pemerintah ini.

"Ini tentunya diharapkan akan memberikan akses permodalan kepada keduanya, untuk bisa melakukan berbagai tindakan secara tepat waktu untuk building stok," jelas Isa.

Di sisi lain, Isa menyatakan bahwa Kemenkeu juga terus mempercepat proses penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bulog dan ID Food dalam hal subsidi untuk stabilisasi harga pangan.

Baca juga: Kepala Bapanas: Harga Gabah Sekarang Rp 9 Ribu Tapi Mau Harga Beras Rp 13 Ribu? Tidak Mungkin

Dia bilang, Kemenkeu bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meminta Bulog dan ID Food untuk membangun tata kelola yang baik agar dana tersebut bisa diproses dengan cepat.

"Kita ingin melakukan penggantian biaya bagi keduanya secara cepat, untuk itu bekerja sama dengan BPKP yang biasanya menjadi auditor ataupun verifikator kegiatan-kegiatan pendistribusian untuk keperluan pengendalian harga penyediaan pasokan dan sebagainya," ungkapnya.

"Tentunya kami sangat menghimbau, sangat mengharapkan semua pihak membangun tata kelola yang baik, membangun dokumentasi dan catatan-catatan yang baik, karena itu akan mempermudah proses verifikasi oleh dan audit oleh BPKP dan akan mempercepat proses penggantian kepada Bulog dan ID Food yang tentunya akan membuat ketahanan kesehatan keuangan kedua badan usaha ini menjadi lebih baik," imbuhnya menegaskan.