Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diklaim merata di seluruh Indonesia, masih ada daerah yang belum menggelar operasi pasar.

Hal itu menyita perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengingat sekarang telah memasuki bulan Ramadan 2024 dan Idul Fitri 2024 juga tinggal tersisa beberapa pekan lagi.

Awalnya, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari menjelaskan, stok CBP cukup dan merata di seluruh Indonesia.

Baca juga: Sudah 1 Bulan Beras SPHP Lenyap di Toko Ritel, Padahal Pemerintah Minta Masyarakat Beli Produk Bulog

Per Selasa (12/3/2024), stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 1.129.976 juta ton, di mana CBP berjumlah 1.116.833 juta ton dan stok beras komersil sebesar 13.144 ton.

Epi mengatakan, penyebaran stok ini disebar ke gudang-gudang Bulog di Indonesia yang berjumlah 1.600 gudang, serta siap melayani seluruh kabupaten.

"Sehingga kalau misalnya bapak ibu gubernur, bupati, walikota, memerlukan untuk upaya stabilisasi harga, bisa langsung berhubungan dengan kanwil dan kancab terdekat untuk bisa melaksanakan kegiatan terkait stabilisasi harga," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024, dikutip dari Youtube Kemendagri RI, Rabu (13/3/2024).

"Kita sudah menyebar stoknya sesuai dengan kebutuhan, baik untuk bantuan pangan dan kemudian juga kita sebarkan untuk kebutuhan lainnya," lanjutnya

Mengetahui stok beras di Indonesia dalam kondisi yang cukup dan merata, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir pun menyinggung daerah-daerah yang belum melaksanakan operasi pasar.

Dari laporan mingguan yang pihaknya terima, per 13 Maret, baru 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar. Jadi, kurang lebih masih ada sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar.

Ia pun meminta kepada Bulog agar bisa menjemput bola dengan berkoordinasi langsung bersama para kepala daerah.

Tomsi kemudian menekankan kepada kepala daerah untuk bisa memeriksa kembali perihal operasi pasar ini, tidak hanya mengandalkan staf yang ada.

"Teman-teman kepala daerah bisa juga tolong dilihat, dicek kembali, jangan hanya dipercayakan ke stafnya karena mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar," ujar Tomsi.

Ia pun meminta agar para kepala daerah bisa lebih serius dalam pelaksanaan operasi pasar. Jangan sampai harga beras belum bisa dikendalikan menjelang perayaan Idul Fitri 2024.

"Mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini. Jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati Idul Fitri ini, harga-harga khususnya beras belum dapat kita kendalikan," pugkas Tomsi.