UMKM Lokal di Bali Diajak Perluas Akses Pasar Lewat Pengadaan Digital
Jumlah pesanan ke UMKM lokal Bali melalui belanja daring, mencapai lebih dari 86.000 pesanan, dengan nilai transaksi tembus hingga Rp 360 miliar.
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi Bali telah mendorong percepatan transformasi pengadaan digital barang dan jasa sejak tahun 2020 melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP RI, dengan tujuan agar pengadaan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel dan tercatat secara elektronik.
Sejak program e-purchasing di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diluncurkan, lebih dari 2.750 Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah bergabung sebagai penyedia di marketplace mitra Toko Daring LKPP, dengan lebih dari 100.000 produk tayang.
Jumlah pesanan ke UMKM lokal Bali melalui belanja daring, mencapai lebih dari 86.000 pesanan, dengan nilai transaksi tembus hingga Rp 360 miliar.
Baca juga: Dukung Pengembangan UMKM, Pegadaian Medan Gelar Festival Ramadhan
Namun, meskipun jumlah pesanan sudah mencapai puluhan ribu, masih banyak UMKM lokal yang belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Bali.
Penyelenggaraan Temu Bisnis dan Travel Fair diharapkan dapat membuka kesempatan kepada UMKM di Bali untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
“Pemerintah Provinsi Bali selama ini telah melakukan pengadaan digital barang dan jasa, dengan mengoptimalkan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki Pejabat Pengadaan dengan menggunakan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD)," kata Dr. I Wayan Ekadina, Dinas Kepala Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dikutip Kamis, 14 Maret 2024.
Dia mengatakan, secara berkala pihaknya selalu melakukan kontrol atas hal ini. Terlepas dari hal tersebut, pihaknya juga terus melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM dan koperasi, agar produk-produk UMKM, khususnya produk dalam negeri bisa didorong pemanfaatannya.
"Kami berharap dengan bekerja sama dengan Mbizmarket, Pemerintah Provinsi Bali dapat menyerap produk-produk UMKM Bali yang dipasarkan di marketplace," kata Wayan Ekadina.
Di kegiatan Temu Bisnis dan Travel Fair ini, pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan Temu Bisnis untuk berdialog langsung dengan pejabat pengadaan, sekaligus mempromosikan barang dan jasa yang mereka jajakan.
Drs. I Ketut Adiarsa, MH. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali mengatakan, pihaknya selama ini bekerja sama dengan Mbizmarket, dan terus melakukan pembenahan di berbagai hal, agar pengadaan digital melalui marketplace mitra Toko Daring dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu.
"Dengan inovasi yang terus dikembangkan oleh Mbizmarket, termasuk dengan adanya fitur MbizTravel ini, tentu kebutuhan pengaturan perjalanan dinas kami, harapannya dapat terakomodasi. Khususnya untuk pengadaan jasa terkait perjalanan dinas, yang hampir di semua daerah belanjanya masih manual, sekarang akan kami dorong secara elektronik, melalui pengadaan digital di MbizTravel," kata dia.
Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO I Co-Founder Mbizmarket mengatakan, fitur MbizTravel, akan memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatur perjalanan dinas yang diperlukan, seperti memesan tiket pesawat domestik, dan segera dapat memesan hotel di seluruh wilayah di Indonesia.
Fitur ini juga diyakini dapat membantu travel agent - travel agent lokal di Bali untuk bangkit dan bersaing menjadi online travel agent, yang secara langsung juga dapat mengurangi biaya staf yang dipekerjakan oleh travel agent.
Artikel ini merupakan bagian dari inisiatif Lokal Asri yang berfokus pada lokalisasi nilai-nilai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelajari selengkapnya!
A member of
![asia sustainability impact consortium](https://asset-1.tstatic.net/img/lestari/esg-regional.png)
Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.