Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk sejumlah perusahaan pelat senilai Rp44,24 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Meski tahun depan Erick kemungkinan tak lagi menjabat sebagai Menteri BUMN, namun hal ini perlu dilakukan demi keberlanjutan proyek penugasan dan proses penyehatan sejumlah BUMN.

Baca juga: Perkuat Modal, Indonesia Re Kembali Mengajukan PMN Senilai Rp 1 Triliun

"Kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong ini sudah bisa di data dari tahun ini untuk tahun depan sendiri," ucap Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dalam paparannya Erick mengungkapkan, terdapat 16 BUMN yang mendapatkan PMN.

Terbesar yakni PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp13,8 triliun, untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase II dan III.

"Untuk PMN yang diusulkan pada APBN tahun 2025 secara PMN kita mengusulkan 44 triliun di mana yang terbesar adalah utama Karya Pembangunan JTTS fase 2 dan 3 yaitu Rp13,8 triliun," papar Erick.

Kemudian, ada pula diantaranya untuk perbaikan permodalan PT Asabri (Persero) senilai Rp3,6 triliun, PT PLN (Persero) Rp3 triliun untuk program listrik masuk desa, hingga PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG untuk penguatan permodalan KUR sebesar Rp3 triliun.

Meski demikian, Erick meyakini porsi dividen BUMN akan mencapai 55 persen lebih besar dibandingkan PMN yang sebesar 45 persen.

Baca juga: PMN Rp 3 Triliun Waskita Dibatalkan, Erick Thohir: Pendanaan Akan Dilakukan Lewat Project-Based

"Tentu seperti sebelumnya, kumulatifnya antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 dibandingkan 45 persen. Ini yang ingin kita usulkan kepada Komisi VI," pungkasnya.

Berikut rincian usulan PMN pada APBN 2025 :

•  PT Hutama Karya (Persero) untuk Melanjutkan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase II dan III sebesar Rp13,8 triliun.
•  PT Asabri (Persero) untuk Perbaikan Permodalan sebesar Rp3,6 triliun.
•  PT Perusahaan Listrik Negara untuk Program Listrik Masuk Desa sebesar Rp3 triliun.
•  PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG untuk Penguatan Permodalan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp3 triliun.
•  PT Pelni (Persero) untuk Pengadaan Kapal Baru sebesar Rp2,5 triliun.
• PT Biofarma (Persero) untuk Fasilitas Capex Baru sebesar Rp2,2 triliun.
•  PT Adhi Karya (Persero) untuk Pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja sebesar Rp2,1 triliun.
•  PT Wijaya Karya (Persero) untuk Perbaikan Struktur Permodalan sebesar Rp2 triliun.
• PT LEN Industri (Persero) untuk Penyehatan Keuangan sebesar Rp2 triliun.
• PT Danareksa untuk Pengembangan Usaha sebesar Rp2 triliun
• PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Pengadaan Trainset Baru Penugasan Pemerintah sebesar Rp1,8 triliun.
• ID Food untuk Modal Kerja dan Investasi Program Cadangan Pangan Pemerintah sebesar Rp1,6 triliun.
•  PT PP (Persero) untuk Penyelesaian Proyek Jogja Bawen dan KIT Subang sebesar Rp1,5 triliun.
• Perum Damri untuk Penyediaan Bus Listrik sebesar Rp1 triliun.
• Perum Perumnas untuk Restrukturisasi dan Penyelesaian Persediaan sebesar Rp1 triliun.
• PT Industri Kereta Api (Persero) untuk Pembuatan Kereta KRL sebesar Rp976 miliar.