Menko Airlangga Beberkan Tantangan Literasi dan Inklusi Keuangan di Tahun 2024
Airlangga juga melihat bahwa ada berbagai kelompok masyarakat usia dewasa yang belum memiliki akun keuangan atau rekening di lembaga formal
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi dari Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) meskipun tingkat inklusi di masyarakat sudah mencapai target yaitu 88,7 persen di 2023.
SNKI sendiri bertujuan untuk mencapai target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Beberapa tantangan masih kita lihat yaitu tadi sudah dijelaskan, terjadi kesenjangan atau gap antara tingkat inklusi dan literasi sebesar 35,4 persen," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).
Baca juga: Bos Pertamina Turun ke Lapangan Tinjau Kesiapan Sarfas Energi Periode Ramadan-Idul Fitri 2024
Selain itu, Airlangga membeberkan dalam catatannya bahwa ada perbedaan kualitas tingkat inklusi dan literasi keuangan jika dilihat berdasarkan antar daerah, antar kelompok sosial masyarakat.
"Tentunya masyarakat pedesaan belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal sebesar 29,3 persen," jelasnya.
Airlangga juga melihat bahwa ada berbagai kelompok masyarakat usia dewasa yang belum memiliki akun keuangan atau rekening di lembaga formal. Jumlahnya, sebesar 23,7 persen.
"Nah kita juga perlu dorong tim realisasi kepemilikan rekening di berbagai kelompok masyarakat," ucap Airlangga.
Di sisi lain, Airlangga menyatakan bahwa masyarakat belum memiliki literasi terhadap layanan keuangan sebesar 50,32 persen. Artinya, tingkat literasi keuangan masih rendah bahkan belum merata penggunaan layanan keuangan digital.
"Juga perlu data keuangan inklusif untuk kelompok-kelompok intervensi, seperti masyarakat difabel di daerah tertinggal dan pekerja migran dan penguatan kelembagaan dari DNKI, dan juga percepatan akses keuangan daerah tentang komite nasional literasi dan inklusi keuangan," paparnya.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of
Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia
