Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diprediksi bakal meningkat di zaman Presiden Prabowo.

Prabowo yang terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029 telah berulang kali menyebutkan akan melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad memprediksi, alokasi pendanaan IKN dari APBN sebesar 20 persen akan meningkat pada zaman Prabowo.

Baca juga: Starlink Akan Layani IKN, Menkominfo: Selama Penuhi Regulasi, Kita Beri Kesempatan

Presiden Jokowi sebelumnya pernah mengatakan bahwa pemerintah hanya akan menggunakan 20 persen dari APBN untuk pembangunan IKN. Sisanya berasal dari investasi swasta.

Menurut Tauhid, hal itu tidak akan berlaku di zaman Prabowo. Sebab, total anggaran IKN dari APBN selama 2023-2024 saja sudah mencapai Rp 70 triliun.

20 persen dari total anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 466 triliun, kira-kira sekitar Rp 90 triliun. Jadi, mustahil Prabowo tak meningkatkan alokasi penggunaan APBN untuk penggunaan IKN karena

"Janji pemerintah itu 20 persen dari APBN berarti kan sekitar Rp 80-90 triliun. Sudah dipakai Pak Jokowi Rp 70 triliun. Berarti Pak Prabowo hanya boleh mengalokasikan Rp 20 triliun. Di 2025 langsung habis tuh. 2026? Lah bapak sudah lebih dari 20 persen," katanya dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

"Artinya, nantinya menjadi tidak konsisten bahwa pendanaan APBN itu untuk IKN pasti lebih besar dari 20 persen," lanjutnya.

Tauhid kemudian mengatakan, untuk mengandalkan investasi swasta akan sulit karena mereka dinilai enggan membangun infrastruktur dasar seperti kantor dan hunian para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Investor disebut lebih ingin membangun fasilitas yang menyasar pasar lebih besar, di mana itu baru akan terjadi ketika penduduknya sudah banyak.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan keberlanjutan IKN di tangan Prabowo, utamanya soal pendanaan menggunakan APBN untuk IKN sebesar 20 persen.

"Jadi, keberlanjutan IKN itu patut dipertanyakan pada periode Pak Prabowo karena pendanaannya sudah terpakai Rp 70 triliun sampai 2024. Dia masih punya ruang Rp 20 triliun," ujar Tauhid.