Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) akan segera berakhir di tahun 2024. Sayangnya, hingga akhir kuartal pertama tahun ini belum jelas apakah kebijakan akan diperpanjang atau diubah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan pihaknya sudah mengusulkan jika pembahasan soal HGBT lebih baik dibahas langsung bersama Presiden Joko Widodo.

"Saya udah usulkan kepada bapak presiden dan beliau setuju soal HGBT. Saya sudah sampaikan kepada bapak presiden secara langsung dan beliau sangat setuju (rapat)," tutur Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Menperin Agus Gumiwang Usul Program HGBT Dilanjutkan: Ciptakan Multiplier Effect 3 Kali Lipat

Menyoal waktunya, Menperin tengah menunggu arahan dari Presiden Jokowi langsung. Namun ia menegaskan, dirinya siap kapan saja untuk membahas kebiasaan HGBT dengan presiden.

"Kalau bapak presiden kan waktunya tidak bisa kita tentukan, karena beliau sibuk sekali. Kalau kami siap kapan saja. Saya sudah mengusulkan kepada bapak presiden. Jadi saya tidak mengatakan harus dalam waktu dekat atau apa, tetapi saya sudah mengusulkan dan beliau setuju," ucapnya.

Agus menjelaskan, program HGBT ini sangat membantu agroindustri, mulai dari industri makanan dan minuman, pupuk dan beberapa sektor lainnya.

"Multiplier efeknya bisa dilihat dari empat indikator mulai dari pajak, ekspornya tinggi karena daya saing tinggi, kemudian juga penyerapan tenaga kerja dan investasinya juga tinggi di tujuh sektor penerima HGBT," jelas Agus.

Dorong Pertumbuhan

Kemenperin menekankan pentingnya kepastian berlanjutnya program Harga Gas Bumi Tertentu bagi peningkatan daya saing industri dan masuknya investasi, serta pertumbuhan perekonomian nasional.

Kemenperin juga meminta agar program HGBT sesuai Perpres Presiden Joko Widodo dilanjutkan, bahkan diperluas dengan prinsip no one left behind, bukan hanya untuk tujuh sektor industri yang saat ini menerima fasilitas tersebut.

Dirjen Ilmate Taufiek Bawazier mengatakan total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik dari 2021 hingga 2023 sebesar Rp 51,04 triliun. Sedangkan nilai tambahnya bagi perekonomian nasional sebesar Rp 157,20 triliun, atau meningkat hampir tiga kali lipat.

Baca juga: Menperin Minta Sektor Industri Penikmat HGBT Diperluas, Menteri ESDM Soroti Ketersediaan Gas

“Artinya, manfaat dan multiplier effect-nya sangat besar bagi ekspor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk, dan investasi,” tegas Taufiek.

Dari tujuh sektor industri penerima HGBT, industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, serta sarung tangan karet berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor pada tahun 2021-2023 sebesar Rp 84,98 triliun dengan nilai ekspor terbesar diraih oleh sektor oleokimia sebesar Rp 48,49 triliun.