Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

RI Bakal Kuasai 61 Persen Saham Freeport Tanpa Keluar Duit, Jokowi Bocorkan Keuntungan Negara

Pemerintah sekarang melakukan proses negosiasi penambahan 10 persen saham Freeport dan mempersiapkan peraturan yang dibutuhkan.

Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in RI Bakal Kuasai 61 Persen Saham Freeport Tanpa Keluar Duit, Jokowi Bocorkan Keuntungan Negara
Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi saat mengunjungi Grasberg dan melihat sejarah pertambangan Freeport. Pemerintah sekarang melakukan proses negosiasi penambahan 10 persen saham Freeport dan mempersiapkan peraturan yang dibutuhkan. 

Pendapatan tersebut naik tipis yakni 0,11 persen dibandingkan perolehan 2022 senilai 8,42 miliar.

Penambahan kepemilikan saham Indonesia atas Freeport dilakukan secara bertahap.

Awalnya, Indonesia hanya memiliki 9 persen dan berkat negosiasi panjang, disepakati Indonesia mengambil alih 51 persen saham PTFI.

Sehingga, Jokowi mengingatkan kepada semua pihak dengan penguasaan 51 persen saham saat ini, maka Freepot berarti milik Indonesia.

"Jangan ada bayangan itu Amerika, sudah Indonesia. Sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61 persen," pungkasnya.

Tanpa Keluarkan Uang

Sebelumnya, pemerintah menyampaikan divestasi atau pelepasan tambahan 10 persen saham PTFI dari Freeport-McMoran kepada pemerintah dilakukan tanpa membayar.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, divestasi saham beriringan dengan perpanjangan kontrak kerja izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport hingga tahun 2061.

Berita Rekomendasi

Hal itu nantinya akan diakomodasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Pemerintah tidak keluar duit lagi," ujar Arifin di Istana Kepresidenan usai acara Buka Puasa Bersama Jokowi dengan Menteri Kabinet,  Kamis (28/3/2024).

Adapun saat ini revisi PP 96/2021 masih dalam proses sinkronisasi. Jokowi menargetkan aturan dan negosiasi divestasi saham selesai pada Juni.

"Harus Juni sudah selesai semuanya," kata Arifin.

Selain itu, pemerintah mewajibkan PTFI membangun smelter tembaga baru di Fakfak, Papua Barat.

"Itu harus kesatuan, termasuk smelter Fakfak itu," papar Arifin.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas