Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mengingatkan pemerintah agar tidak meninggalkan prinsip Politik Bebas Aktif termasuk dalam kerja sama perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral.

Oleh karena itu, keanggotaan Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) tidak sepatutnya menjadikan alasan normalisasi hubungan antara RI dengan Israel.

Adapun kabar mengenai Indonesia setuju menjalin hubungan resmi dengan Israel, sebagai imbalan untuk bisa bergabung dengan OECD, dihembuskan beberapa waktu lalu oleh media asal Israel.

Baca juga: Bertemu Prabowo Subianto Selama 35 Menit, PM Jepang Dukung Keinginan Indonesia Jadi Anggota OECD

“Sesuai UU nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, maka diplomasi termasuk diplomasi perekonomian dan perdagangan harus didasari semangat untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasional,” kata Amin dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/4/2024).

"Pemerintah jangan mau didikte, termasuk dalam konteks perdagangan internasional," sambungnya.

Ia pun mendesak pemerintah untuk tidak terjebak dengan menampilkan politik dua wajah.

Di satu sisi, menyatakan komitmen untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya.

Namun di sisi lain, malah ingin menjalin kerja sama perekonomian dan perdagangan dengan negara yang menjajah Palestina itu sendiri, yakni Israel.

“Pemerintah jangan menyakiti mayoritas rakyat yang bersama warga dunia secara aktif melancarkan aksi boikot menekan Israel agar menghentikan kekejaman dan aksi brutalnya terhadap warga Palestina," kata Amin.

"Normalisasi hubungan dengan Israel akan meruntuhkan moral perjuangan rakyat dalam mendukung Palestina,” lanjutnya.

Baca juga: Indonesia Jadi Kandidat Anggota OECD, Menko Airlangga Yakin Dapat Dukungan 38 Negara

Amin menjelaskan, hingga saat ini, aksi boikot terhadap produk Israel memiliki dampak yang kompleks terhadap ekonomi Israel.

Bukan hanya menurunnya penjualan produk, perusahaan yang terafiliasi dengan Israel disebut juga mengalami penurunan investasi akibat buruknya pasar produk mereka.

Amin menyebut, data menunjukkan penjualan produk dengan merek-merek tertentu yang dituding pro-Israel mengalami penurunan sekitar 20 persen dalam waktu kurang dari sebulan.

Gerakan BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) yang mengkampanyekan boikot juga disebut telah merugikan Israel sekitar 11,5 miliar dolar AS per tahun.

“Sehingga, aksi tersebut pada akhirnya bisa menjadi alat efektif untuk menekan arogansi Israel yang menolak resolusi PBB untuk perdamaian di Palestina,” ujar Amin.

Lebih lanjut, ia mengatakan, proses menuju keanggotaan di OECD tidak seharusnya melemahkan diplomasi Indonesia.

Indonesia dinilai mempunyai daya tarik tersendiri bagi banyak negara maju, terutama karena merupakan pasar besar bagi produk-produk dari negara-negara itu.

"Dengan sikap diplomasi yang lembek, dikhawatirkan posisi Indonesia akan terus lemah dan hanya menjadi pasar," tutur Amin.